Ratusan PMI Ilegal Kembali ke Nunukan, Rata-Rata Berkasus Ini...

Radar Tarakan • Dipublikasikan Sabtu, 8 Juni 2024 | 14:35 WIB
DIDEPORTASI: WNI yang dideportasi dari Malaysia melalui pintu Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan beberapa waktu lalu. FOTO: RADAR TARAKAN
DIDEPORTASI: WNI yang dideportasi dari Malaysia melalui pintu Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan beberapa waktu lalu. FOTO: RADAR TARAKAN

Warga negara Indonesia (WNI) yang tersandung hukum di wilayah Sabah, Malaysia dideportasi pemerintah Sabah. Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) ini dipulangkan melalui Tawau menuju Nunukan.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara (Kaltara), Kombes Pol F Jaya Ginting menyampaikan pemulangan PMI dilakukan pada Jumat (7/6). Ratusan orang tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan dengan menggunakan KM Purnama Ekspres.

"Jumlah deportasi PMI sebanyak 153 orang. Dengan rincian laki-laki sebanyak 121 orang, perempuan 22 orang anak-anak 10 orang," ucap Kombes Pol F Jaya Ginting saat memantau langsung kedatangan PMI di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.  

Dijelaskan, berdasarkan data PMI ini dideportasi karena sejumlah pelanggaran. Pertama, tinggi secara ilegal sebanyak 99 orang, over stay 45 orang, penyalahgunaan narkoba 5 orang dan tindak pidana kriminal lainnya 4 orang.

"Umumnya berasal dari Kaltara sebanyak 81 orang. Kemudian Provinsi Sulawesi Tenggara 4 orang, Sulawesi Selatan 47 orang, Sulawesi Barat 2 orang, Nusa Tenggara Timur 10 orang, Kalimantan Selatan 1 orang, Jawa Timur 3 orang, Lampung 4 orang dan Sumatera Utara 1 orang," sebutnya.  

Para deportan yang tiba di Nunukan akan ditempatkan di Rusunawa. Selanjutnya, dilanjutkan pendataan ulang serta pembagian tempat tinggal sementara. Untuk proses pemulangan akan mengikuti jadwal tranportasi laut.

"Pemulangan ke daerah asal kita berkoordinasi dengan Pelni dan KSOP mengikuti jadwal kapal laut.

Ia berpesan, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terpenting masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ajakan oknum yang memberikan pekerjaan di luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar.

"Karena yang dirugikan itu PMI sendiri. Jika pergi bekerja di luar negeri namun secara unprosedural tentunya tidak memiliki jaminan kerja. Belum lagi upah yang akan diterima tidak sesuai," jelasnya. (akz/lim)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan