Lobi-lobi Terus Dilakukan, Gaung DOB Apau Kayan ‘Tak Surut’

Radar Tarakan • Dipublikasikan Rabu, 12 Juni 2024 | 17:30 WIB

Wabup Malinau, Jakaria.
Wabup Malinau, Jakaria.
 

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) jadi salah satu isu yang dibahas di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2025-2045.

Utamanya untuk di daerah perbatasan, yang mana di Kaltara ini terdapat ada beberapa usulan pembentukan DOB di wilayah perbatasan, di antaranya DOB Apau Kayan di Malinau dan DOB Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya) di Nunukan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Bupati (Wabup) Malinau, Jakaria menyebutkan bahwa pembentukan DOB Apau Kayan itu sudah diusulkan sejak lama ke pemerintah pusat. Hanya saja, hingga kini usulan itu terkendala akibat masih diberlakukannya kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru.

“Tentu kita akan tetap melakukan lobi-lobi untuk pembentukan DOB wilayah perbatasan ini. Tetap akan kita laksanakan,” ujar Jakaria kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Selasa (11/6). Apalagi visi dan misi daerah dengan pusat saat ini sudah nyambung, yang mana visinya adalah ‘Branda Depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan’.

“Nah, kita dari pemerintah daerah ini upayanya hanya mengkomunikasikan saja. Sedangkan keputusannya tetap di pemerintah pusat,” jelasnya.

Khusus untuk DOB Apau Kayan itu secara administrasi sudah tidak ada masalah. Untuk kecamatan yang ada di dalamnya itu meliputi Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Sungai Boh dan Kecamatan Persiapan Long Sule.

“Secara administrasi sudah tidak ada masalah. Jadi kita hanya tinggal menunggu dicabutnya moratorium itu,” katanya.

Akan tetapi, lanjut Jakaria, yang menentukan DOB itu disetujui untuk dibentuk atau tidak, tetap secara mutlak menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Pastinya, jika berbicara usulan, DOB Apau Kayan itu sudah disampaikan ke mana-mana. “Hanya saja kan mentoknya masih di situ terus (belum ada progres), karena moratorium hingga saat ini belum dicabut,” tuturnya. 

Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau sangat mendukung untuk pembentukan DOB Apau Kayan ini. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai hal, salah satunya dengan membangun infrastruktur pendukung di dalam tersebut. Artinya, gaung perjuangan pembentukan DOB Apau Kayan ini ‘tak surut’ di tengah moratorium.

“Kami sangat mendukung, makanya kami bangun infrastruktur di sana. Ini supaya DOB (Apau Kayan) bisa segera disetujui pusat,” pungkasnya. (iwk/har)

 

 
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan