Pemprov Kaltara Lakukan Identifikasi Masalah, Mulai dari SDM Hingga Tata Kelola Pemerintahan

Radar Tarakan • Dipublikasikan Minggu, 16 Juni 2024 | 13:15 WIB
IDENTIFIKASI: Infrastruktur masih menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian khusus di Kaltara.
IDENTIFIKASI: Infrastruktur masih menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian khusus di Kaltara.

 

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini tengah melakukan identifikasi sejumlah permasalahan yang ada dan perlu segera diatasi atau diselesaikan di provinsi ke-34 Indonesia ini.

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius mengatakan, penyelesaian masalah ini dinilai perlu dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, permasalahan ini tersebar dalam berbagai sektor, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga tata kelola pemerintahan.

Pada faktor SDM, kualitas pendidikan di Kaltara saat ini dapat dikatakan belum optimal. Tentu kondisi ini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Termasuk jangkauan dan mutu layanan kesehatan juga dinilai belum memadai.

“Ini tentu akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat,” ujar Bertius saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. 

Tak hanya itu, lanjut Bertius, isu inklusi sosial dan kesetaraan gender di Kaltara juga menjadi atensi untuk disikapi ke depan. Sementara pada faktor ekonomi, diakuinya bahwa hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) yang ada masih belum optimal.

“Kalimantan Utara ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Hanya saja itu belum sepenuhnya termanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bertius seraya menyebutkan persoalan kemiskinan dan kesenjangan pembangunan ekonomi antara kabupaten/kota sejauh ini masih perlu disikapi.

“Saya rasa stabilitas ekonomi daerah perlu ditingkatkan untuk menghadapi fluktuasi pasar global dan tantangan ekonomi lainnya di Kaltara ini,” katanya.

Kemudian untuk faktor lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kaltara sejauh ini juga masih belum optimal. Hal itu berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan pada faktor infrastruktur, sejauh ini masih menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian khusus, karena pembangunan sarana dan prasarana permukiman masih belum merata. Ini mengakibatkan tentu ini menjadi persoalan serius.

“Konektivitas jalan, utamanya yang ke wilayah perbatasan itu belum terbangun optimal. Tentu hal ini juga akan menjadi penghambat mobilisasi barang dan orang, yang tentunya akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.  

Hal yang tak kalah pentingnya adalah faktor pemerintahan. Bertius mengatakan, tata kelola pemerintahan di Kaltara juga masih belum optimal. Itu terlihat pada persoalan masih belum maksimalnya pelayanan publik.

“Untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ini, tentu sangat perlu dilakukan peningkatan kapasitas dari aparatus pemerintahan,” sebutnya.

Pastinya, identifikasi masalah merupakan langkah awal yang perlu dilakukan dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif ke depannya. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. 

“Kalau kita di Pemprov Kaltara pada prinsipnya sangat siap untuk mendukung peningkatan kualitas SDM daerah, memperbaiki infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan,” pungkasnya. (iwk/har)

 

 
 
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan