Erni menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar ratusan miliar yang dikucurkan ke Kaltara tahun 2024 ini menggunakan dasar Inpres Jalan Daerah (IJD) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Khusus yang jalan provinsi saja, (anggaran) IJD ini totalnya sekitar Rp 90 miliar yang dialokasikan untuk penanganan ruas Jalan Lingkar Krayan, Nunukan dan Jalan Aki Pingka, Tarakan,” ujar Erni.
Khusus untuk yang Jalan Lingkar Krayan di wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia ini terdiri atas dua segmen dengan anggaran sekitar Rp 80 miliar. Memang ini terbilang besar, tapi jika berbicara soal kecukupan, anggaran ini masih sangat kurang.
“Karena untuk Jalan Lingkar Krayan itu membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan secara keseluruhan hingga konstruksi aspal. Salah satu penyebabnya, karena akses yang sulit sehingga apa-apa jadi mahal,” jelasnya.
Saat ini akses jalan nasional Malinau-Krayan itu belum fungsional. Memang kondisi di lapangan jalan itu sudah tembus dan beberapa gunung sudah dilakukan pemotongan atau penurunan, tapi masih ada beberapa jembatan yang masih harus dibangun.
Sementara untuk jalan non status di wilayah Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur, Bulungan tahun ini juga ‘disuntik’ dengan APBN melalui mekanisme IJD sekitar Rp 200 miliar. Termasuk di beberapa kabupaten, seperti di Malinau itu juga ada anggaran yang dikucurkan pusat melalui mekanisme IJD.
Adapun anggaran yang dikucurkan melalui dasar IJD ini merupakan hasil dari usulan pemerintah daerah (pemda) ke pusat. Hanya saja, untuk pengerjaan di lapangan tetap dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Setelah selesai, baru hasilnya diserahkan ke pemerintah daerah,” sebutnya. Artinya, anggaran dalam bentuk IJD ini tidak langsung diturunkan begitu saja dari pusat, melainkan dimulai dari usulan pemerintah daerah, lalu pemerintah pusat melakukan verifikasi untuk menentukan atau menetapkan mana saja yang disetujui.
“Tetap daerah yang mengusulkan untuk ditangani melalui mekanisme IJD dengan alasan keterbatasan APBD yang dimiliki. Pastinya kami optimistis di tahun 2024 ini kemantapan jalan provinsi itu akan membaik,” pungkasnya. (iwk/har)