“Melalui FGD ini, kita bisa bersama-sama menghasilkan solusi terbaik. Saya mengajak semua pihak yang hadir untuk memberikan masukan yang membangun demi tercapainya tujuan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” sambungnya.
Saat ini tercatat jumlah anak putus sekolah di Kota Tarakan mencapai 4.312 dari data Kemendikbudristek sementara itu jumlah anak putus sekolah yang baru diverifikasi Disdik Tarakan sekitar 224 anak. Sehingga diperlukan kolaborasi bersama ketua RT se-Tarakan untuk memaksimalkan data pemilih.
"Sudah ada pendataan verifikasi data anak putus sekolah di Tarakan. Total 4.312 siswa anak putus sekolah tercatat di Kemendikbudristek, baru didapati sebanyak 224 anak putus sekolah yang diverifikasi Disdik dalam kurun waktu seminggu," katanya.
Kepala Disdik Tarakan, Tamrin Toha menyampaikan penanganan anak putus sekolah melalui strategi peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan non formal yang maju dan akuntabel transparan dan partisipatif. Nantinya dalam program ini pemerintah akan menangani masyarakat putus sekolah untuk disekolahkan kembali dengan bantuan tanggungan biaya pemerintah.
"Jadi kami koordinasi dengan ketua RT agar bisa dapat informasi anak putus sekolah. Dari 224 diberikan kuisioner dan didapatkan hasil melalui aplikasi hampir anak-anak ingin kembali ke sekolah. Termasuk dukungan orangtua tapi problemnya mereka terkendala biaya. Kalau dikasih pilihan dia ada pembiayaan, paling tinggi 30 persen dari 224 itu mau kembali masuk ke sekolah," jelasnya.
"Karena faktanya di lapangan kami temui, ada orang tua yang tidak mau memberikan informasi jika anaknya putus sekolah mungkin karena malu atau bagaimana, sehingga terkesan tertutup. Ini juga menjadi pekerjaan bersama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuka cara berpikir bahwa sekolah itu penting," lanjutnya.
Dikatakannya, saat ini cukup banyak program beasiswa yang dijalankan baik pemerintah maupun pihak swasta untuk dunia pendidikan. Lanjutnya, nantinya tinggal bagaimana masyarakat dapat menyambut hal tersebut dan tentunya akan didampingi pemerintah.
"Kita mau mengajak anak-anak mari sekolah. Karena kalau angka putus sekolah tinggi, berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tarakan. Dampak ekonominya, dampak sosialnya, terutama anak putus sekolah tentu akan sulit dapat pekerjaan. Kalaupun dia bekerja mungkin di tingkat terendah, atau musiman," ujarnya.
"Ini harus disosialisasikan kepada orangtua diberikan penyadaran untuk mau mendorong anaknya bersekolah. Sudah ada juga bantuan Indonesia pintar (BIP) dari kementerian. Kalau anak masuk data terpadu kemiskinan ekstrem bisa dapat bantuan tadi.
Diharapkan juga ada model lain. Kita mengajak masyarakat, selama ini ada bencana gotong-royong berikan bantuan, bisa juga kita harapkan penanganan anak sekolah ada partisipasi masyarakat," pungkasnya. (zac/lim)