Pemukiman Warga yang Terdampak Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia Belum Direlokasi

Radar Tarakan • Dipublikasikan Minggu, 7 Juli 2024 | 11:28 WIB
ampak aktivitas kendaraan proyek di KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi.
ampak aktivitas kendaraan proyek di KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi.

 

 Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan terus berprogres. Namun, sampai saat ini rencana relokasi terhadap permukiman masyarakat yang terdampak di Kampung Baru belum dilakukan oleh pengelola kawasan.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, sampai saat ini belum ada action (tindakan) dari pengelola kawasan terkait relokasi. Namun demikian, Pemda Bulungan memastikan akan tetap memperjuangkan pilihan masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan industri.

"Iya, pasti ada konsep yang disiapkan oleh pengelola kawasan. Apakah relokasi atau ada konsep lain," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (3/7). Menurutnya, hal ini harus dikomunikasikan lebih lanjut antar pengelola kawasan dengan masyarakat yang terdampak.

"Untuk lahan relokasi sudah disiapkan oleh pengelola kawasan. 50 hektare (ha)," ungkapnya.Dalam hal ini, Pemda Bulungan memastikan tidak melakukan pembenasan lahan di kawasan relokasi tersebut.

"Jadi, 50 hektare itu sepenuhnya milik pengelola kawasan," bebernya.Menyoal apakah ada perluasan lahan relokasi, Syarwani menyatakan bahwa hal itu akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Kalau berbicara jumlah. Iya, pasti membutuhkan perluasan. Bertahap atau atau tidak. Itu kewenangan pengelola kawasan," ungkapnya.Karena itu, perlu dilakukan komunikasi lebih lanjut antar pengelola kawasan dengan masyarakat. "Tetapi, sebelum relokasi. Kita minta pengelola kawasan menyiapkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos)," bebernya. Sebelumnya, Pemda Bulungan telah melakukan pembahasan dengan pengelola kawasan terkait tukar menukar aset.

"Tim appraisal sudah melakukan penilaian seluruh aset yang masuk di kawasan industri," ungkapnya. Menurutnya, ketersediaan fasum seperti kesehatan, pendidikan, persediaan air bersih serta fasos seperti tempat ibadah dan lainnya harus disediakan agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dengan baik.

"Saya sudah sampaikan ke pengelola kawasan untuk menyiapkan fasum dan fasos sebelum melakukan relokasi," pungkasnya. (jai/har)

 
 
Editor : Indra Zakaria