Pemkab Bulungan mendorong pabrik kelapa sawit (PKS) untuk memproduksi minyak curah. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bumi Tenguyun. Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, PKS yang beroperasi di Bulungan hanya sebatas memproduksi crude palm oil (CPO). Diharapkan, kedepan ada produk turunan lainnya selain CPO.
"Kita berharap PKS dapat menghasilkan produk turunan berupa minyak curah," kata Syarwani.
Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah berharap PKS yang ada di Bulungan tidak hanya memproduksi CPO kemudian dikirim ke Pulau Jawa.
"Kita berharap para PKS bisa membuat konsorsium bersama untuk memproduksi minyak curah, agar menekan harga minyak goreng agar lebih terjangkau,”ungkapnya. Selain itu, Pemda Bulungan juga mendorong seluruh PKS untuk menaati aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur terkait kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. "Permentan ini merupakan salah satu bentuk evaluasi pemerintah," tegasnya.
Kedepan, diharapkan adanya ruang diskusi yang mempertemukan seluruh perusahaan perkebunan. Sehingga, permasalahan yang muncul dapat diminimalisir.
“Kalau ada persoalan terkait perkebunan, kita bisa sama-sama menyelesaikannya," bebernya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembina Usaha Perkebunan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Doris Monica menyatakan dukungannya terhadap gagasan yang dicanangkan oleh Pemda Bulungan. "Bulungan merupakan daerah penghasil CPO," ungkapnya.
Karena itu, perlu adanya kemandirian pangan. Satu satunya dengan memproduksi minyak curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tanpa harus bergantung pada produsen di Pulau Jawa.
"Dari sisi regulasi, ide ini sangat mungkin dilakukan dengan berkolaborasi antar pemerintah, pengusaha dan dukungan masyarakat," pungkasnya. (jai/har)