Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga semester I tahun 2024 tembus di angka Rp 4,3 miliar.
“Angka ini sudah mencapai 42,45 persen dari target keseluruhan PNBP tahun 2024,” ujar Sakop, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) saat dikonfirmasi. Adapun kontribusi dalam realisasi tersebut bersumber dari kegiatan pengelolaan barang milik negara (BMN), pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara oleh KPKNL selaku Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Dari berbagai sumber kontribusi terhadap PNBP tersebut, pengelolaan BMN sebagai penyumbang tertinggi yang tercatat telah mencapai Rp 3,5 miliar atau sebesar 50,05 persen dari target tahun 2024. “Capai itu didorong oleh kegiatan pemanfaatan, pemindahtanganan, penjualan barang rampasan dan pendapatan BLU lainnya,” kata Sakop.
Setelah BMN, capaian tertinggi kedua disusul layanan lelang dengan nilai Rp 726 juta yang merupakan bea lelang atas nilai pokok lelang sebesar Rp 34,59 miliar.
Pada sektor piutang negara sendiri, keberhasilan kinerja KPKNL Tarakan tercermin dari total outstanding piutang negara yang mengalami penurunan Rp 518,02 juta. “Dari penurunan itu, dihasilkan pula PNBP sebesar Rp 6,32 juta,” sebutnya.
Dengan kerja keras dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik di wilayah provinsi ke-34 Indonesia ini, KPKNL Tarakan menegaskan akan terus konsisten dalam menjalankan sejumlah program kerjanya pada semester I-2024 ini.
“Itu mulai dari optimalisasi dan percepatan sertifikasi BMN, optimalisasi pengurusan piutang negara, serta penggalian potensi lelang dan menggaet para stakehoulder, khususnya di wilayah Kalimantan Utara,” bebernya.
Ditegaskan pula, dalam memberikan pelayanan publik, KPKNL Tarakan menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
Dalam hal pelaksanaan pelayanan yang dilakukan, tidak ada pernah memungut biaya, kecuali sesuai peraturan yang berlaku.
“Selain dari kami, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama kita terapkan sikap anti gratifikasi. Silakan sampaikan aduan, keluhan dan aspirasi anda atas tindakan atau pelayanan yang tidak sesuai,” imbuhnya. (iwk/har)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan