Pihaknya menginginkan memberikan pendidikan politik pada khalayak dalam menghadapi situasi seperti saat ini. "Kemarin kami sudah menerima surat salinan Gubernur ke Pj Wali Kota Tarakan bahwa keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188/44/k374/2024 tanggal 12 Agustus tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kota Tarakan dan ditandatangani Sekda Pemprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah dan tembusan Gubernur Kaltara dan Wakil Gubernur Kaltara," ujarnya, Selasa (13/8).
“Kami mempertanyakan dasar surat tersebut, kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami tidak memiliki hasrat mempertahankan jabatan. Saya kira itu tidak ada. Kemarin kami 12 anggota DPRD 2019-2024 melakukan kumpul-kumpul, saya tidak katakan rapat karena sejak Senin (12/8) kami mendapatkan SK pemberhentian anggota DPRD Tarakan periode 2019-2024 dari Gubernur Kaltara,” sambungnya.
Lanjutnya, berdasarkan surat yang disampaikan Pj Wali Kota Tarakan landasannya hanya satu yakni berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang berpedoman kepada jangka waktu lima tahun masa jabatan.
“Sedangkan dua hal yang sangat urgen menjadi konsideran atau pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan, pertama adalah hasil pleno KPU tidak menjadi dasar hukum yang diusulkan ke Gubernur Kaltara.
Nah kemudian, konsideran yang menjadi lampiran utama itu adalah nama-nama anggota DPRD terpilih yang sudah ditetapkan lewat pleno,” ujarnya. Pihaknya menerima informasi belum adanya nama anggota DPRD terpilih yang disampaikan ke KPU Kota Tarakan. Hingga saat ini KPU belum menggelar pleno penetapan caleg terpilih.
"Kalau informasi dari KPU Tarakan belum ada pleno dan juga sudah disiarkan di media. Kemudian pada 12 Agustus 2024 keluar SK pemberhentian anggota DPRD Kota Tarakan.
Di dalam surat yang masuk ke kami yang menjadi landasan hukumnya cuma berdasarkan surat tertulis keputusan wali kota Tarakan. Bukan Pj Wali Kota Tarakan.Dalam konsideran itu setahu kami sekarang belum ada wali kota Tarakan secara definitif yang ada adalah Pj Wali Kota Tarakan," terangnya.
"Itu bagian yang tertulis administratif. Kemudian bagian landasan hukumnya apakah tepat atau tidak? Menurut beberapa pandangan itu bagian-bagian termasuk saya kira kurang tepat.
Maka berdasarkan SK pemberhentian, akan terjadi kekosongan lembaga DPRD di Kota Tarakan,” lanjutnya. Lanjut Yulius, jika berbicara berdasarkan surat, menurutnya SK yang tidak boleh terpisahkan adalah SK pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD baru.
Diuraikannya, jika berhenti maka siapa yang memimpin paripurna dalam pengambilan sumpah padahal itu paripurna istimewa, pengambilan keputusan tertinggi untuk kelengkapan lembaga daerah dalam negara Indonesia.
“Saya tidak tahu ada dasar sampai itu dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan, karena ada hal teknis dalam prosedural diatur secara regulasi bahwa pertama, dalam hal pengambilan sumpah anggota DPRD Tarakan yang baru itu, dipimpin oleh DPRD sebelumnya, pimpinan DPRD atau kalau berhalangan, yang tertua atau yang termuda dari anggota DPRD sebelumnya,” jelasnya.
“Apakah ada regulasi lain? Maka bagian ini harus dipikirkan oleh para pengambil keputusan di Kaltara. Sikap kami kami mempertanyakan bahwa wajib ada penjelasan secara resmi dari pemerintah provinsi kepada lembaga DPRD Kota Tarakan. Supaya tidak terjadi kekosongan dan bisa menggunakan alur tata negara yang tepat.
Mereka (anggota DPRD lama) tidak tergila-gila diperpanjang satu dua hari lagi, tapi kita mau pikirkan apa yang kita sisakan untuk pendidikan politik, pendidikan administrasi negara dan pendidikan tata usaha negara dan bagaimana kalau misalnya ada hal tidak bisa diputuskan kalau ada kekosongan jabatan,” jelasnya.
Menurut Yulius, kekosongan jabatan hanya dapat terjadi pada negara dalam posisi urgensi. Sehingga ia mempertanyakan apakah saat ini negara mengalami urgensi. Ia melanjutkan, semua hiruk pikuk ini adalah kebijakan dari pemerintah.
Menurutnya, jika berbicara konstitusi, secara teknis pejabat DPRD lama memimpin nanti saat paripurna, ia menegaskan itu tertuang dalam Permendagri dan SE berhubungan persiapan pengambilan sumpah anggota DPRD dan tertuang teknis pelaksanaannya.
“Satu alur mau saya tambahkan menurut sepengetahuan saya memang secara demokrasi kita terbuka, tapi alur tata usaha negara mengatakan kita demokrasi terpimpin.
Bahwa keputusan segala sesuatu ada di DPRD pertimbangan lembaga lain. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 anggota DPRD tingkat satu dan dua di bawah naungan Kemendagri.
Maka, kalau ada hal seperti ini, yang bertanggungjawab adalah Mendagri. Kalau Mendagri lalai, atau sesuatu hal membuat tidak sampai mengerjakan itu, maka kebijakan ada di perpanjangan tangan pemerintah pusat yakni gubernur,” pungkasnya. (zac/lim)