Sementara penjagaan pihak kepolisian nantinya akan berjaga di sekitar TPS khusus yang berada di Lapas.
"Kemudian kalau terkait dengan petugas yang akan menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) nantinya akan dibahas bersama KPU Tarakan," katanya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih fokus dengan pemetaan DPT yang ada di TPS khusus Lapas Kelas II-A Tarakan. Lantaran akan akan perubahan DPT di TPS khusus lapas. Hal itu dikarenakan adanya warga binaan yang bebas dan baru masuk.
"Jadi dari KPU sementara waktu masih pemetaan terkait DPT. Nanti pihak KPU mendatangi kami berjenjang.
Untuk memastikan jumlah DPT ada perubahan atau tidak," imbuhnya.
Terkait dengan penentuan jumlah DPT, saat ini perhitungannya yakni warga binaan yang masih berada di Lapas saat masa pemungutan suara. Personel Lapas Tarakan nantinya juga bertugas sebagai KPPS.
jumlah warga binaan saat ini sebanyak 1.301 orang. Sementara yang masuk dalam DPT sebanyak 841 orang. Ia menyebut ada dua TPS yang nantinya akan dibangun di dalam Lapas. "Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk membuatkan KTP bagi warga binaan bagi yang belum merekam," imbuhnya. Namun yang menjadi kendala jika terjadi penambahan warga binaan yang tidak memiliki KTP dari kepolisian maupun Kejaksaan Negeri. (zar/lim)