"Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 115 mengatakan bahwa desa telah diatur lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota diantaranya berupa mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa," jelasnya.
"Tentu pembinaan dan pengawasan itu diharapkan menghasilkan perbaikan kinerja pembangunan kabupaten dan kota, utamanya pada kinerja yang menjadi target prioritas melalui peningkatan kinerja pembangunan desa-desa di wilayah Kabupaten Sanggau," sambung Eddy.
"Jadi, insentif desa yang diberikan oleh kementerian keuangan ini merupakan inovasi model transfer fiskal yang ditunjukkan kepada pemerintah desa terpilih sebagai penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan desa bidang tata kelola layanan dasar dan penguatan ekonomi desa," terangnya.
Mengenai besaran dana tambahan yang diberikan Kemenkeu, Eddy menuturkan, besarannya masing-masing desa mendapatkan Rp120,43 juta. Pertimbangan Kemenkeu memberikan dana tambahan kepada desa, berdasarkan basis kinerja setiap desa, diantaranya kinerja pemerintah desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan desa, dan penyediaan layanan publik yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel dan inklusif. Kemudian, keselarasan prioritas pembangunan desa dengan prioritas kabupaten/kota dan efektivitas pembinaan dan pengawasan kinerja sektor di tingkat desa.
"Intinya dana insentif desa ini hadir sebagai inovasi guna mendorong pemerintah desa memperbaiki tata kelola pemerintahan di desanya masing-masing," tegasnya. (sgg)