Dalam RDP salah satu ASN fungsional yang ikut menerima pembatalan SK dari Pj Wali Kota Tarakan, Ferry Hartono mengungkapkan, enam rekomendasi dalam pertemuan ini, pertama meminta kepada Pj Wali Kota mengenai permasalahan pembatalan keputusan wali kota Tarakan tentang jabatan fungsional dan jabatan struktural di Pemkot Tarkan mencarikan terbaik dari permasalahan ini.
Kedua meminta kepada Pj Wali Kota Tarakan menunjukkan izin tertulis dari Mendagri terkait mutasi ASN yang dilakukan pada 3 September 2024 malam pukul 20.00 Wita.
"Dalam surat itu, ada keganjilan SK itu ditandatangani 1 September 2024. Itu juga kami pertanyakan kenapa 1 September, karena itu hari minggu. Ketiga yang disampaikan yakni rekomendasi meminta DPRD melaporkan permasalahan dimaksud ke Kemendagri, khususnya berkaitan dengan izin tertulis Mendagri kepada Pj Wali Kota Tarakan untuk mutasi ASN," ujarnya, Senin (9/9).
"Keempat meminta DPRD melakukan koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait surat rekomendasi BKN terhadap proses pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Kota Tarakan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan dimaksud. Jadi kami sudah dilantik 2 November 2023 lalu. Kami sudah bekerja kenapa tiba-tiba diputus," sambungnya.
Lanjutnya, ia menyampaikan jika pihaknya meminta kepada Pj Wali Kota Tarakan untuk mencabut keputusan tentang pembatalan pengangkatan jabatan fungsional dan struktural dimaksud.
Hal itu dimaksudkan agar pihaknya bisa memiliki otoritas dan bisa kembali bekerja untuk pelayanan publik."Keenam, menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan Pemkot Tarakan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Maksud kami, kami menyinggung anggota DPRD. Mereka punya fungsi pengawasan. Tolonglah alat itu digunakan untuk membantu kami juga dalam rangka kasus kami," tukasnya.
Ia menjelaskan lagi bahwa hari ini tidak semua 57 orang ASN bisa hadir karena sebagian masih melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik.
Namun dengan kehadiran lengkap formasi 30 anggota DPRD Tarakan hari ini lanjutnya cukup menambah semangat ia dan rekan-rekan senasibnya dalam memperjuangkan hak kembali sesuai jabatan yang telah di-SK-kan wali kota sebelumnya.
Ferry Hartono sendiri memiliki jabatan sebelum dibatalkan fungsional analis kebijakan ahli muda pada Bagian Organisasi Setkot Tarakan. Setelah dibatalkan menjadi analis kinerja pada Bagian Organisasi Setkot Tarakan.
Pimpinan rapat RDP sekaligus Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid mengungkapkan, pihaknya menyesalkan adanya kejadian ini di lingkungan Pemkot Tarakan.
Meski diakui, keputusan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Penjabat Wali Kota Tarakan Nomor: 800.1.3.1/260-II/BKPSDM perihal Petunjuk Pengangkatan Pejabat Fungsional tertanggal 17 Mei 2024.
Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum menemukan surat tembusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingat, kata dia, seharusnya surat tersebut memiliki SK langsung dari Kemendagri.
"Setelah mendengarkan pemaparan ASN tadi, ada beberapa catatan yang diambil DPRD Tarakan setelah mendengar penjelasan dari ASN. Kami tentu menyayangkan adanya pembatalan pengangkatan jabatan, sebab dilakukan secara terburu-buru dan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Catatan pertama, SK pembatalan pengangkatan ditandatangani pada Minggu 1 September 2024, bukan hari kerja, itu sudah menjadi catatan teman-teman DPRD Tarakan,” ungkapnya.
"Kedua, tidak adanya SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal menurutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota mengatur bahwa penjabat wali kota dilarang melakukan mutasi ASN. Selanjutnya ketentuan pada ayat 3 mengatur bahwa larangan dimaksud dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri," katanya.
Sehingga dari hasil pertemuan tersebut pihaknya memberikan beberapa catatan yang harus ditanyakan kepada Pemkot Tarakan. Sehingga, kata Herman Hamid, pihaknya akan kembali mengelar RDP untuk memanggil Pj Wali Kota Tarakan.
Kendati memberikan beberapa catatan hasil peninjauan surat pembatalan, Namun pihaknya enggan berspekulasi lebih jauh, meski mengakui menemukan beberapa kejanggalan.
“Yang kita pahami bersama larangan penjabat itu kan salah satunya itu paling keras mutasi ASN. Semua itu boleh dilakukan ketika dapat izin tertulis dari Kemendagri. Itu tidak ada, tapi ini kan dari dokumen dan keterangan ASN yang dibatalkan. Jadi kami memanggil Pj Wali Kota Tarakan untuk memberi ruang Bustan menjelaskan berbagai kejanggalan tersebut," jelasnya. (zac/lim)