Dan selain melaksanakan fungsi penegakan hukum, patroli laut DJBC juga melaksanakan tugas dan fungsi patroli fiskal di laut. "Ini untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor maupun impor memenuhi ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku. Khususnya untuk mengoptimalkan penerimaan negara bidang kepabeanan dan cukai," ujar Arif Nopriansyah, Selasa (17/9).
Dijelaskan, operasi yang dilakukan dengan patroli laut merupakan bagian dari sinergi patroli laut dengan aparat penegak hukum (APH). Turut melakukan pengawasan dan penindakan terhadap seluruh dugaan pelanggaran yang nantinya ditemukan di laut. Bentuk tindak lanjut diserahkan kepada APH terkait untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
"Beberapa APH yang terlibat diantaranya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Polairud serta APH negara tetangga yakni Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Kastam Diraja Malaysia (KDM)," jelasnya.
Untuk memaksimalkan operasi di lapangan pihaknya menggunakan sejumlah armada dan personel dari Bea Cukai. Seperti kapal patroli dan kru dari Pangsarops. Untuk diketahui, wilayah Kaltimtara di Bea Cukai Nunukan mendapat BKO dari Pangsarops Pantoloan.
"Dengan operasi yang dilaksanakan ini semoga kita mampu mencegah aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Serta dapat meminimalisir kerugian negara atas aktivitas ilegal," jelasnya. (akz/lim)