Jika dibandingkan dengan DPT pemilihan presiden dan wakil presiden, dan legislatif yang digelar 14 Februari lalu sebanyak 19.869, jumlah DPT pilkada gubernur dan wakil gubernur Kaltara serta bupati dan wakil bupati Tana Tidung mengalami penurunan.
Penurunan ini disebabkan, pada pilpres dan pileg lalu terdapat TPS lokasi khusus yang pemilihnya bukan lah warga Tana Tidung.Pada saat itu terdapat 4 TPS lokasi khusus yang ada di salah satu perusahaan. Sementara untuk pilkada tak ada TPS khusus.
Bahkan jumlah TPS pada pilkada ini juga mengalami pengurangan dari sebelumnya pada pilpres dan pileg sebanyak 84 TPS.
Kepada media,Ketua KPU Tana Tidung Apriadi mengatakan semua tanggapan dan masukan termasuk dari Bawaslu telah diklirkan semua sehingga disepakati penetapan DPT untuk pilkada yang akan digelar 27 November 2024.
“Dalam penyampaian tanggapan teman teman ini ada saat rapat pleno dan ada pasca rapat pleno. Kalau tanggapan di saat rapat pleno akan diselesaikan di tingkat kecamatan (PPK). Kalau pasca rapat pleno, rapat pleno di tingkat kecamatan ini kan dilaksanakan pada 11 September lalu, kalau ada tanggapan misalnya 12 Seprember akan diakomodir dan diselesaikan di tingkat KPU atau kabupaten,” terang Apriadi.
Terkait penggunaan KTP dalam mencoblos, Apriadi menjelaskan, akan menyalurkan hak suaranya di TPS terdekat sesuai dengan identitasnya. “Nanti akan dilayani KPU Tana Tidung dalam hal ini KPPS. Adapun waktunya di atas jam 12 siang sampai jam 1 jika mengacu aturan yang lama,” kata Apriadi.Di tempat yang sama Ketua Bawaslu Tana Tidung Ardiansyah mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan melekat mulai dari pencoklitan, hingga penetapan DPT.