Meski pemerintah Indonesia telah menyatakan perang terhadap narkoba beberapa tahun lalu, namun hingga kini peredaran narkoba masih terjadi dan masih sangat banyak kasus tangkapan besar yang berhasil diungkap petugas. Tidak jarang pula, peredaran narkoba juga melibatkan oknum aparat yang bermain mencari uang haram. Sehingga pemerintah terus berupaya keras memberantas narkoba termasuk menangkap oknum aparat yang tidak jarang bermitra bersama gembong narkoba.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus menerangkan, saat ini pihaknya siap menggodok perda tentang fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) untuk memaksimalkan pemberantasan narkoba di masyarakat. Nantinya P4GN membantu kinerja aparat untuk memaksimalkan hukuman bagi pelaku yang tertangkap.
"Kalau menurut perda tersebut sebenarnya telah diusulkan, namun hingga saat ini belum disahkan. Nanti akan tetap kita gali perda itu sampai di mana. Kalau memang Pemerintah Kota belum ada perda-nya ya nanti kita jadikan perda inisiatif,” katanya, Jumat (27/9).
Ia menjelaskan, sebagai bentuk kepedulian DPRD terhadap generasi bangsa, DPRD Tarakan akan memasukkan perda tersebut ke dalam program prioritas di tahun 2025. Menurutnya, hal ini juga sebagai upaya mendukung visi pemerintah Indonesia yang menargetkan Indonesia mencapai generasi emas di tahun 2045.
“Ini sangat penting, karena visi pemerintah menciptakan generasi emas 2045. Ini sebagai bentuk kepedulian DPRD Tarakan menjaga generasi bangsa, sehingga ini perlu menjadi program prioritas kita," katanya.
"Sifat regulasi ini untuk menjadi landasan hukum agar rencana aksi lebih terarah misalnya program sosialisasi atau program pencegahan sejak dini dari bangku sekolah. Karena kalau kata BNN tadi peredaran narkoba ini cukup mengkhawatirkan bahkan di Tarakan ini beberapa lokasi sudah mendapat julukan kampung narkoba," urainya.
Kepala BNN Tarakan, Evon Meterik menjelaskan, perda P4GN juga diharapkan dapat memberantas peredaran narkoba di Tarakan. Terlebih, Tarakan merupakan salah satu wilayah rawan penyalahgunaan narkotika di Kaltara. Menurut Evon, penyalahgunaan narkoba seringkali dipicu dari berbagai faktor permasalahan sosial antar lain kemiskinan, pengangguran dan pendidikan.
“Ini yang harus kita lakukan bersama tidak bisa mengandalkan pemberantasan saja. Kami juga meminta dukungan dana dari DPRD Tarakan. Khususnya dari dana hibah, sebab saat ini pihaknya masih kekurangan dana untuk melakukan operasi-operasi di sejumlah titik rawan.(*)
Sumber : Radar Tarakan