Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mendapat kuota sebesar 1.689 formasi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tahap I dan II, periode 2024-2025. Kuota tersebut didominasi untuk formasi guru dan tenaga Kesehatan.
Bupati Bulungan Syarwani S.Pd., M.Si mengatakan, dua institusi tersebut menjadi prioritas dalam menunjang kebutuhan tenaga guru dan kesehatan di Kabupaten Bulunngan.
“Pendidikan dan kesehatan menerima formasi PPPK yang paling besar. Jadi tidak ada lagi keragu-raguan guru honorer maupun tenaga kesehatan, mendapatkan kepastian status mnereka dalam mengabdi,” tegas Syarwani.
Politisi Golkar yang kembali terpilih dalam Pilkada Kabupaten Bulungan di 2024 lalu itu menambahkan, selama ini, tenaga guru honorer hanya mengandalkan dan BOS atau pengangkatan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah.
Melalui pengangkatan PPPK, dikatakan Syarwani, tenaga pendidik telah memiliki legalitas yang diakui secara sah dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka diharapkan bekerja secara profesional dan lebih gigih.
Langkah selanjutnya, Syarwani telah memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan melakukan pemetaan ulang sebelum penyerahan SK. Hal ini dipandang penting untuk memastikan kebutuhan tenaga guru di seluruh sekolah tercukupi secara proporsional.
“Jangan sampai ada keluhan lagi dari komite sekolah tentang kekosongan tenaga pengajar. Kita harus memastikan, guru-gruu yang ada hari ini, tetap berada di sekolahnya masing-masing,” pesan bupati.
Berdasarkan pengumuman resmi yang dikeluarkan Pemkab Bulungan melalui surat Nomor 800.1.2..2/2403/BKPSDM-IV tentang seleksi pengadaan PPPK TA 2024, kebutuhan PPPK Guru sebanyak 499 orang, tenaga kesehatan 314 orang dan tenaga teknis sebanyak 876 orang. (dra/har)
Editor : Indra Zakaria