Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara), Nurhadi Puspandoyo membeberkan kronologi penggeledahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara.
Nurhadi menyebutkan, awalnya itu pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait pembangunan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara di Jalan Rajawali, Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara.
Gedung BPSDM Kaltara itu dibangun tiga tahap, yakni pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Berbekalkan laporan masyarakat tersebut, akhirnya tim dari Kejati Kaltara melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan penyelidikan.
“Setelah kami tindaklanjuti sesuai SOP (standar operasional prosedur), yaitu melakukan penyelidikan. Di situ kami temukan ada bukti awal, sehingga kami dari tim bersepakat untuk meningkatkan ke tingkat penyidikan,” ujar Nurhadi pada saat konferensi pers dengan didampingi Kepala Kejati Kaltara, Amiek Mulandari di Tanjung Selor, Rabu (19/2/2025).
Kemudian dalam melaksanakan penyidikan, lanjut Nurhadi, pihaknya juga sudah mendapatkan sprin dari Kepala Kejati Kaltara yang kemudian diperkuat dengan izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.
“Inilah yang kami tindaklanjuti dengan menyasar kantor DPUPR-Perkim Kaltara untuk melakukan penggeledahan,” tuturnya. Ketika sampai di DPUPR-perkim Kaltara, tim dari Kejati Kaltara langsung menuju ke ruang kepala dinas (kadis) dan disitu tim melakukan penggeledahan dan menemukan adanya dokumen terkait pembangunan gedung BPSDM Kaltara tersebut.
“Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke ruang PPK dengan inisial RA, itu juga sudah kami temukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan semuanya kami bawa,” sebutnya.
Adapun barang bukti yang diamankan itu nantinya akan digunakan sebagai bukti untuk memperkuat penyidik dalam menjalankan proses di persidangan. (iwk/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan