Semua speedboat reguler maupun non reguler diwajibkan memiliki radio marine. Hal tersebut menjadi kesepakatan setelah Ditpolairud Polda Kaltara melakukan focus group discussion (FGD) pencegahan laka laut di perairan Kaltara pada Kamis (27/2).
Dengan adanya radio marine di semua speedboat, diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya laka laut. Diketahui dalam FGD tersebut dihadiri instansi lintas sektor yang terdiri dari Ditpolairud Polda Kaltara, Dishub Provinsi Kaltara, KSOP, Distrik Navigasi dan Gapasdap Tarakan.
Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltara, Kompol Yudi Franata mengatakan, semua speedboat harus memiliki radio marine sudah disepakati oleh para pengusaha speedboat dan sudah dituangkan dalam surat pernyataan.
"Sudah ada surat pernyataannya dan nanti kita akan menindaklanjuti jika masih terjadi pelanggaran kita akan proses secara hukum," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa semua pengusaha speedboat harus taat membayar PNBP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian semua speedboat juga harus memiliki sertifikat pelayaran yang sesuai dengan peraturan pengundangan yang berlaku.
"Semuanya akan kita berlaku, baik speedboat reguler maupun non reguler," tegasnya.
Terkait dengan speedboat non reguler belum memiliki payung hukum jelas, pihaknya berharap dengan beberapa kesepakatan yang sudah dilakukan, merupakan sebagai bentuk aturan terhadap speedboat nonreguler.
"Karena dia (speedboat nonreguler) tidak ada aturan makanya kita buat peraturan," imbuhnya. Semua kesepakatan yang sudah dibuat oleh beberapa pihak, dari Ditpolairud Polda Kaltara akan memberikan waktu dalam kurun satu bulan untuk melengkapi radio marine.
Apabila masih ada yang tidak mengikuti kesepakatan tersebut, maka pihaknya memastikan akan memberikan penindakan tegas. Kasubag TU Distrik Navigasi Kelas III Tarakan, Dalmonce menambahkan, kelengkapan navigasi merupakan salah satu persyaratan internal dari keselamatan berlayar. Adapun alat kelengkapan navigasi di speedboat yaitu GPS dan radio marine.
"Ini berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2008 juga disebutkan pemilik kapal dan operator wajib mengadakan sarana bantu navigasi pelayaran yang salah satunya berupa radio marine," katanya.
Ia menjelaskan, untuk fungsi dari radio marine yaitu alat komunikasi antar nahkoda. Dari komunikasi itu para nahkoda bisa memberikan informasi keberangkatan, kedatangan atau informasi darurat.
"Bahkan bisa memberikan informasi cuaca. Kemudian apabila ada bahaya bisa saling memberikan informasi juga," ujarnya. Pihaknya mendapati bahwa saat ini masih banyak speedboat di Kaltara belum semuanya menyediakan radio marine.
Pihaknya pun akan memfasilitasi pendampingan jika terdapat speedboat yang hendak memasang radio marine.
"Kami siap mendampingi dan kami akan memberikan rekomendasi. Kami terkait dengan izin-izinnya kami akan bantu. Jadi kami akan mempermudah dan kami akan bantu dari para pengguna jasa speed-speed ini," tambahnya. (zar/lim)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan