Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengambil langkah tegas dalam menertibkan pom bensin mini atau pom mini yang dianggap ilegal dan menjadi penyebab sejumlah kebakaran di wilayah tersebut.
Aparat telah diperintahkan untuk menindak tegas operasional pom mini yang tidak memiliki izin resmi dari Pertamina. Keputusan ini diambil setelah dilakukan kajian dan investigasi di lapangan yang menunjukkan bahwa beberapa kasus kebakaran di Betayau, Sesayap Hilir, dan Tideng Pala diduga kuat dipicu oleh keberadaan pom mini.
Pemerintah menegaskan bahwa pom mini bukan produk resmi Pertamina, sehingga secara hukum dianggap ilegal.
"Kami tidak ingin ada korban lebih banyak akibat kelalaian ini. Pemerintah tidak asal bertindak, tetapi berdasarkan temuan di lapangan. Pom mini bukan barang resmi, dan kebakaran yang terjadi sudah cukup menjadi bukti bahayanya," tegas Ibrahim Ali, Bupati Tana Tidung.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah telah memberikan perintah kepada Asisten II, yang kemudian menginstruksikan Satpol PP untuk menertibkan pom mini bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya. "Saya minta aparat tetap mengawal kebijakan ini. Tidak ada perdebatan, tidak ada kompromi. Jika masih ada yang menolak, kita siap dengan konsekuensinya," tambahnya.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghambat mata pencaharian masyarakat, melainkan demi keselamatan bersama. Keberadaan pom mini yang tidak terstandarisasi dianggap berisiko tinggi, baik bagi pemiliknya maupun warga sekitar.
"Kalau yang terbakar pemilik pom mini sendiri tidak apa-apa, ini juga mengorbankan yang lain," tegas Ibrahim Ali.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya keselamatan dan mulai beralih ke sumber bahan bakar yang lebih aman dan legal. Bagi pihak yang masih menolak penertiban, aparat siap mengambil langkah hukum yang lebih tegas. (ana)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan