Ratusan usulan pembentukan calon daerah otonomi baru (CDOB) di Indonesia belum disetujui oleh pemerintah pusat, karena hingga kini ‘keran’ moratorium pembentukan CDOB belum dibuka.
Berdasarkan data yang dihimpun Radar Tarakan, lima usulan di antaranya datang dari Kalimantan Utara (Kaltara), yakni CDOB Kota Tanjung Selor, CDOB Kota Sebatik, CDOB Kabupaten Krayan, CDOB Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan dan CDOB Apau Kayan.
Ketua Dewan Presidium CDOB Apau Kayan, Ibau Ala mengatakan, baru-baru ini telah dilakukan Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan CDOB. Untuk Apau Kayan, semua persyaratan administrasinya sudah dilengkapkan oleh Dewan Presidium.
“Namun sampai saat ini kewenangan masih pusat, masih moratorium yang sampai sekarang belum dicabut. Sehingga lewat Forkonas kemarin, ada 120 CDOB yang hadir, semua mendorong kepada pemerintah segera mencabut moratorium itu,” ujar Ibau kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (6/3/2025).
Pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau ini mengaku sangat optimistis jika moratorium ini dibuka, maka CDOB Apau Kayan akan masuk di gelombang pertama yang diterima atau diloloskan oleh pemerintah pusat.
“Kami yakin hal ini, karena Apau Kayan ini berada di KSN (Kawasan Strategis Nasional). Kan dalam regulasinya itu pemekaran diprioritaskan untuk Kawasan Strategis Nasional. Jadi kita mengacu kepada regulasi tersebut,” tuturnya.
Ibu yakin, jika CDOB Kabupaten Apau Kayan ini nanti sudah terealisasi, tentu keberadaannya akan membawa perubahan yang luar biasa di daerah perbatasan Negara Indonesia-Malaysia ini. Memang sementara ini tidak dipungkiri bahwa setiap tahun ada perubahan.
“Tapi menurut kami sangat alami sekali. Makanya satu-satunya cara untuk bisa mengubah keadaan di Apau Kayan secara drastic itu hanya lewat pemekaran daerah ini,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan