Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mencatat sedikitnya 325 usulan calon daerah otonom baru (CDOB) masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Adapun 325 CDOB yang diusulkan se-Indonesia ini terdiri dari 55 usulan CDOB provinsi, 233 usulan CDOB kabupaten dan 37 usulan CDOB kota. Dari total usulan ini, 5 di antaranya dari Kalimantan Utara (Kaltara) yang salah satunya CDOB Kota Tanjung Selor.
Ketua Dewan Presidium DOB Kota Tanjung Selor, H. Achmad Djufrie mengatakan, dalam rapat Forkonas beberapa waktu lalu, dari 325 usulan itu diminta cukup 128 usulan yang masuk prioritas pada tahap awal ini, salah satunya CDOB Kota Tanjung Selor.
"Ini dengan syarat dan pertimbangan soal ini dan itunya. Jadi tidak langsung semua, karena begitu besar anggaran yang harus digelontorkan untuk pembentukan DOB ini jika langsung semua," ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan beberapa waktu lalu.
Ini merupakan hasil pembicaraan di Forkonas PP DOB beberapa waktu lalu, sekalipun beberapa daerah mengatakan siap pembentukan CDOB tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pakai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mereka siap memekarkan wilayahnya," kata Achmad Djufrie. Selain itu, hal utama yang menjadi tuntutan dari Forkonas PP DOB ini adalah meminta pemerintah mencabut moratorium pembentukan DOB.
"Moratorium itu adalah satu penyakit DOB yang harus dicabut," kata Politisi Partai Gerindra yang juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara ini.
Pastinya, di tingkat daerah akan terus dilakukan langkah-langkah dan upaya-upaya untuk mempersiapkan syarat administrasi dan fisik kewilayahan yang belum terpenuhi, khususnya untuk Tanjung Selor. "Kan Tanjung Selor ini hingga sekarang masih satu kecamatan. Nah, di sini kita minta kepada Bupati segera memekarkan kelurahan dan kecamatan di daerah. Jangan sampai ketika nanti moratorium sudah dicabut, di daerah belum siap," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan