Pemkab Bulungan memastikan pegawai honorer pemerintah tetap menerima gaji. Meskipun pemerintah menunda jadwal pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan aturan terkait penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN selama masa transisi.
Aturan ini tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor : 900.1.1/664/Keuda yang diterbitkan pada 14 Februari 2025. Bupati Bulungan, Syarwani berharap kebijakan ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, sehingga tidak memicu kekawatiran PPPK yang dinyatakan lolos.
"Di Bulungan ada 1.000 lebih pelamar yang dinyatakan lolos seleksi PPPK," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (18/3). Ia menegaskan bahwa Pemda Bulungan tidak berniat untuk menunda pengangkatan PPPK, melainkan hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pusat.
"Tetapi, saya pastikan hak mereka (PPPK) tetap terjamin meskipun ada penundaan jadwal pengangkatan," ungkapnya. Semua pegawai honorer pemerintah dipastikan tetap menerima gaji. Jadi tidak ada istilah digantung.
"Status mereka tetap sebagai pegawai. Jadi, mereka tetap berhak menerima gaji selama masa penundaan ini," bebernya. Oleh karena itu, calon PPPK tidak perlu khawatir dengan adanya penundaan pengangkatan. "Saya pastikan hak mereka tetap terjamin," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan