Dalam upaya mengoptimalkan konektivitas wilayah perbatasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki saran. Langkah-langkah penanganan wilayah perbatasan harus fokus pada fungsionalitas jalan, agar konektivitas antar wilayah dapat terjaga.
Bukan hanya BPKP yang menaruh harapan tinggi pada peningkatan konektivitas. Melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur perbatasan.
“Terpenting konektivitas antar wilayah bisa fungsional dulu. Tak harus mulus, tidak harus licin. Tapi harus cukup baik agar dapat dilewati kendaraan roda empat,” terang Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, belum lama ini.
Menurut Gubernur, yang utama material dan sembako bisa tiba dengan selamat di daerah-daerah perbatasan. Sehingga mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Apalagi, BPKP telah memberikan masukan bahwa peningkatan konektivitas wilayah perbatasan harus menjadi prioritas. Dalam memperlancar distribusi barang dan mendukung stabilitas perekonomian daerah.
Saran tersebut menekankan bahwa jalan dan infrastruktur pendukung harus mampu menjamin akses yang layak, meskipun kondisi jalan belum ideal. “Fokus utamanya menjamin arus logistik, terutama untuk pengiriman material konstruksi dan sembako. Agar tidak terhambat oleh kondisi jalan yang masih dalam tahap pengembangan,” ujarnya.
Di wilayah perbatasan, tantangan infrastruktur sering kali muncul karena kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan dana yang dialokasikan. Ia menegaskan, walaupun jalan belum mencapai standar terbaik, terpenting adanya keterhubungan antar wilayah.
“Jika jalan tersebut sudah fungsional, maka walaupun permukaan belum sempurna, kendaraan roda empat tetap bisa melintas dengan baik. Hal ini sangat krusial untuk mendukung kegiatan ekonomi,” jelasnya.
Konektivitas yang lebih baik di wilayah perbatasan diharapkan akan membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan arus logistik yang lancar, distribusi material dan sembako dapat dilakukan secara efisien, mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Peningkatan aksesibilitas juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah dalam pembangunan infrastruktur,” tuturnya. (*)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : BERAU POST