Wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu daerah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Sebab, masyarakat perbatasan Kaltara saat ini masih dapat dikatakan terisolir.
Utamanya pada persoalan infrastruktur. Wilayah perbatasan Kaltara yang tersebar di dua kabupaten yakni Nunukan dan Malinau dengan total 22 kecamatan ini masih sangat sulit diakses. Seperti Krayan, misalnya. Akses yang dibangun dari Malinau itu sudah terbangun, tapi belum fungsional.
Kendalanya, selain dengan konstruksi badan jalan yang masih tanah yang belum dilakukan perkerasan, beberapa gunung juga masih terbilang curam dan ada beberapa sungai yang belum dibangunkan jembatan, di antaranya Sungai Binuang.
Menyikapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, sejauh ini BPPD Kaltara sudah melakukan upaya-upaya, bahkan sudah melakukan koordinasi ke pusat dengan masuk ke beberapa kementerian terkait untuk menyampaikan persoalan perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini.
“Inti dari permasalahan perbatasan itu adalah belum mendapat perhatian yang serius. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh kabupaten dan provinsi, harus ada campur tangan dari pusat,” ujar Ferdy kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Rabu (19/3/2025).
Terlebih kewenangan masalah perbatasan itu ada di pusat. Hanya saja, persoalannya, secara geografis wilayah perbatasan ini sangat luas. Boleh dikata 22 kecamatan yang ada di perbatasan dengan sebaran di dua kabupaten itu luasannya sekitar 48 persen dari luas Kaltara.
“Katakanlah setengah (dari luas Kaltara), tentu ini serba salah sehingga perlu perhatian khusus,” kata Ferdy.
Oleh karena itu, Ferdy menilai untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan itu harus terpadu dan terintegrasi. Tidak bisa parsial. Terpadu di sini dalam artian harus memiliki program khusus. Sama seperti di Papua itu ada otonomi khusus, kenapa di Papua bisa diberikan di kaltara tidak.
“Kan seperti di Krayan itu juga Indonesia, jadi perlu juga ada perhatian yang sama dari pemerintah untuk masyarakat di Krayan yang merupakan wilayah perbatasn RI-Malaysia di Kaltara ini,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan