Ratusan PMI Kembali Dipulangkan Paksa ke Tanah Air via Nunukan

Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 21 Maret 2025 | 07:00 WIB
TIBA DI TANAH AIR : Ratusan PMI dipulangkan usai menjalani hukuman atas pelanggaran yang dilakukan di wilayah Malaysia.
TIBA DI TANAH AIR : Ratusan PMI dipulangkan usai menjalani hukuman atas pelanggaran yang dilakukan di wilayah Malaysia.

 

Deportasi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali dilakukan Pemerintah Malaysia. Ini dilakukan usai menjalani masa hukuman sesuai dengan pelanggan yang di lakukan saat berada di Malaysia.

Kepala Balai Pelindungan, Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kombes Pol F Jaya Ginting menyampaikan sesuai dengan informasi awal yang disampaikan ke BP3MI Kaltara deportasi dilakukan kepada 219 orang PMI ke Nunukan.

"Pemulangan dilakukan melalui Pelabuhan Tawau menuju Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Selanjutnya, selama di Nunukan akan ditangani BP3MI Kaltara," ucap Kombes Pol F Jaya Ginting, Kamis (20/3).

Lanjutnya, sebanyak 219 orang WNI yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Deportasi dilakukan terhadap WNI yang berasal dari beberapa Depot Tahanan Imigresen (DTI) yang ada di wilayah Sabah, Malaysia. Seperti, DTI Menggatal, DTI Kota Kinabalu, dan DTI Sandakan.

"Rincian deportan yakni Laki-Laki Dewasa sebanyak 151 orang, Peremuan dewasa 45 orang, anak Laki-Laki 16 orang dan anak perempuan 7 orang," rinciannya.

Ia menegaskan, KJRI Kota Kinabalu telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap PMI yang dideportasi. Kemudian, dari hasil pemeriksaan tersebut KJRI mengeluarkan dokumen yang digunakan untuk kembali ke tanah air.

"KJRI Kota Kinabalu telah melakukan verifikasi terhadap WNI yang akan dideportasi tersebut dan menerbitkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) sebagai dokumen perjalanan kepulangan ke Indonesia," pungkasnya.

Ia menegaskan, BP3MI Kaltara di Nunukan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Ini merupakan wujud perhatian dan fasilitasi negara dalam memberikan pelindungan bagi WNI/PMI ilegal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tanpa membedakan asal daerah. “WNI/PMI ilegal tetap mendapat perhatian dan fasilitasi dari negara, meskipun mereka bukan warga asli Kabupaten Nunukan. Negara hadir untuk melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali, meski mereka bekerja tanpa prosedur resmi,” pesannya. (*)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan