Meski telah beroperasi usai diresmikan mantan Presiden RI Jokowi tahun 2024 lalu, pelayanan dan pengawasan orang dan barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, disebut belum maksimal. Itu diungkapkan Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Nunukan, Arif Novriansyah. Dirinya mengaku pengawasan orang dan barang terbilang masih belum berjalan maksimal.
“Jadi pos itu, kalau di kita PLBN ada, di Malaysia tidak ada, begitu sebaliknya, itu membuat pelayanan belum bisa maksimal,” ungkap Arif. Arif mengaku, keberadaan PLBN Labang sendiri, belum mendapat respons positif dari pihak Malaysia, karena hingga saat ini dari pihak Malaysia belum menyiapkan sarana serupa layaknya PLBN di Indonesia.
Berbeda dengan rencana pembangunan PLBN di Krayan, pihak Malaysia malah sudah lebih dulu membangun infrastruktur memadai, sedangkan pemerintah Indonesia belum menyiapkan sarana.
Padahal, PLBN Labang satu-satunya PLBN di Indonesia yang berada di jalur sungai. Namun memang PLBN Labang berada jauh dari pemukiman penduduk dengan fasilitas dan sarana yang masih perlu banyak diperbaiki.
Kondisi tersebut, berbeda dengan PLBN Sebatik yang lokasinya persis berada di tengah pusat kota, namun PLBN Sebatik belum juga bisa difungsikan meski telah diresmikan sejak tahun lalu.
“Ini sama keadaannya, di sebelah Sebaik Malaysia, tidak ada juga pos seperti PLBN, itu membuat PLBN Sebatik belum berfungsi sebagaimana mestinya,” tambah Arif. Arif menambahkan, saat ini di PLBN Labang, baru sebatas ditempati petugas dari KPPBC, Imigrasi dan perwakilan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, dengan tugas utama pelayanan dan pengawasan kedatangan maupun keberangkatan kapal tujuan Malaysia.
Dan keberadaan petugas, sejauh ini masih sebatas mensosialisasikan penerapan aturan pelintas batas orang dan barang, sedangkan untuk penindakan pelanggaran aturan belum sepenuhnya bisa diterapkan.
“Jadi kita harus merubah sistem berpikir masyarakat dari kegiatan illegal menjadi legal, perubahan ini perlu waktu agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi semua pihak,” beber Arif.
Selain sebagai aktivitas pengawasan kedatangan dan keberangkatan pelintas batas, keberadaan PLBN dimaksud sebagai zona penyangga pertahanan negara, karena keberadaan bangunan ini berada persis di titik perbatasan negara.
PLBN nantinya diharapkan menjadi titik ekonomi baru bagi kawasan perbatasan, dimana kedatangan orang dan barang dari luar negeri diatur secara legal, sehingga sistem perekonomian bisa berjalan lebih baik. (raw/lim)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan