Realisasi PKB dan BBNKB Rendah, Ini yang Akan Dilakukan Bapenda Kaltara

Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 22 Maret 2025 | 12:15 WIB
RENDAH: Bapenda Kaltara akan melakukan evaluai untuk meningkatkan realisasi pajak daerah. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
RENDAH: Bapenda Kaltara akan melakukan evaluai untuk meningkatkan realisasi pajak daerah. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi pajak daerah, utamanya Pakaj Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memasuki triwulan I tahun 2025 ini masih sangat rendah.

Kepala Bapenda kaltara, Tomy mengatakan, jika dilihat realisasi terakhir di 20 Maret 2025, pertumbuhan PKB dan BBNKB di Kaltara hanya sekitar setengah dari realisasi pada kondisi atau bulan serta tanggal yang sama di tahun 2024 atau tahun sebelumnya.

“Sekarang itu untuk realisasi PKB baru di angka 11 persen dari target, sedangkan BBNKB baru di angka 9 persen lebih. Sementara kalau bicara target, di triwulan I itu kita targetkan realisasi di 25 persen,” ujar Tomy kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Jumat 921/3/2025).

Melihat situasi ini, Tmoy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi untuk melihat apakah ini terjadi karena ada kebijakan opsen pajak, regulasinya atau karena melemahnya ekonomi daerah. Termasuk ini akan dikaji secara ilmiah untuk dijadikan kebijakan ke depan.

“Kami harus mengambil langkah-langkah untuk menyikapi persoalan ini. Realisasi ini jauh, tapi salah satu penyebabnya memang target kita terlalu tinggi. Harusnya kita menyesuaikan dengan opsen. Artinya, target yang ada harus kita kurangi,” tuturnya.

Kenapa targetnya harus dikurangi? Itu karena menyesuaikan dengan dama bagi hasil (DBH) yang diturunkan ke kabupaten/kota. Oleh karena itu, Tomy menyebutkan, sebagai langkah tindak lanjut, itu nanti akan disesuaikan di perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Selain itu, Bapenda juga akan melakukan langkah-langkah lainnya untuk mendongkrak atau meningkatkan realisasi pajak tersebut, salah satunya dengan berkoordinai kepada kabupaten/kota untuk melakukan penagihan bersama.

“Kita harus melakukan inovasi di Samsat kabupaten/kota. Contohnya nanti akan ada ‘Samsat Berkunjung’ untuk melaksanakan pemeriksaan PKB. Termasuk juga dengan melakukan razia gabungan, itu yang nantinya juga akan menggandeng sejumlah pihak terkait,” pungkasnya. (iwk/har)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan