Wagub Kaltara Ingkong Ala Cek Toko Indonesia di Krayan, Ini Hasilnya

Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 25 Maret 2025 | 07:30 WIB
FASILITAS: Wagub Kaltara, Ingkong Ala meninjau Toko Indonesia di Krayan. FOTO: DKISP KALTARA
FASILITAS: Wagub Kaltara, Ingkong Ala meninjau Toko Indonesia di Krayan. FOTO: DKISP KALTARA

 

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Krayan, Nunukan yang merupakan salah satu daerah perbatasan negara RI-Malaysia di wilayah Kaltara.

Ada beberap hal yang menjadi atensi atau perhatian Wagub Ingkong dalam kunker-nya itu, salah satunya soal pemanfaatan Toko Indonesia di Krayan.

Dalam tinjauan di Toko Indonesia ini, Wagub Ingkong didampingi oleh sejumlah kepala perangkat daerah terkait, seperti Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi.

Gedung yang sudah rampung dikerjakan pada tahun 2019 tapi belum berfungsi efektif itu dicek secara langsung oleh Wagub Ingkong beserta rombongan.

Di sini Wagub Ingkong mendengarkan langsung penjelasan terkait kondisi dan rencana pemanfaatan Toko Indonesia itu dari Camat Krayan Induk Rony Firdaus dan Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi.

Dari pengecekan yang dilakukan dan penjelasan yang diterima, Wagub Ingkong meminta agar perangkat daerah terkait dapat segera menyikapi hal ini, serta meminta agar para pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan dapat diundang dalam pembahasan keberlangsungan Toko Indonesia itu.

“Untuk sementara ini tidak bisa kita biarkan, karena ini aset pemerintah provinsi sehingga tetap menjadi perhatian untuk pemeliharaannya. Karena ini nanti pusatnya, jadi barang-barang masuk ke sini dan dari sini akan disuplai ke BUMDes yang ada di 5 kecamatan di Krayan,” kata Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong menjelaskan, pada pendistribusian barang ke Toko Indonesia itu nantinya akan ada bantuan pembiayaan transportasi ke desa yang paling jauh. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar terjadi pemerataan distribusi di daerah sekitar.

“Nanti konsepnya, secara teknis perangkat daerah yang akan membahas itu. Saya harap juga tokoh masyarakat, muspika, kecamatan dan Polsek setempat dapat terlibat dalam melakukan pengawasan ke depannya terkait pemanfaatan Toko Indonesia ini," pungkasnya. (iwk/har)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan