Wilayah perbatasan negara RI-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini masih memiliki permasalahan yang kompleks.
Utamanya pada persoalan layanan dasar, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, persoalan perbatasan ini merupakan hal penting yang harus diselesaikan.
"Ada tujuh permasalah utama di wilayah perbatasan. Pertama itu soal jalan. Jalan yang tidak ada atau yang ada tapi belum berfungsi dengan baik, itu menyebabkan terjadi isolasi wilayah," ujar Ferdy kepada Radar Tarakan.
Kemudian persoalan ketersediaan listrik, lalu jaringan telekomunikasi yang masih sulit, pendidikan yang belum merata, layanan kesehatan yang belum optimal dan belum tersedianya kebutuhan air bersih.
"Terakhir perekonomian masyarakat yang lemah. Seperti nanas di Data Dian dan Long Nawang saja manisnya bukan main. Tapi untuk dipasarkan ke dalam negeri, itu dibawa naik pesawat, sehingga jadi tidak ekonomis," tuturnya.
Hal ini yang kemudian membuat pemerintah harus mencarikan solusi agar persoalan di wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini dapat segera teratasi. "Dari tujuh permasalahan utama itu, tiga di antaranya, yaitu jalan, listrik dan telekomunikasi merupakan episentrumnya. Kalau (tiga permasalahan) itu sudah tertangani, saya yakin kondisi di perbatasan akan membaik," sebutnya.
Ferdy mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengkritik soal pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Kaltara. "Kita sebenarnya berterima kasih, tapi apalah artinya PLBN kalau tidak berfungsi. Karena anggaran pembangunannya besar, mencapai ratusan miliar," tuturnya.
"Artinya, kita di sini bukan memberikan solusinya. Tapi kita memberikan obat generik yang 1 jam atau 1 hari kambuh lagi. Padahal yang kita cari solusi bagaimana itu tidak terjadi isolasi," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Indra Zakaria