Toko Indonesia yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di wilayah Krayan, Nunukan beberapa tahun lalu hingga saat ini belum termanfaatkan.
Hal itu dikarenakan posisi pembangunan Toko Indonesia tersebut terbilang cukup jauh dari pemukiman penduduk, yakni sekitar 8 kilometer. Ditambah lagi dengan kondisi infrastruktur jalan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi menilai, untuk pemanfaatan Toko Indonesia di Krayan ini harus dikaji ulang terlebih dahulu.
“Toko Indoneisa ini harus harus dikaji ulang. Kalau harapan pimpinan, itu bisa dioperasionalkan,” ujar Ferdy kepada Radar Tarakan. Akan tetapi, untuk bisa dioperasionalkan, tentu harus dihitung-hitung kembali, utamanya mengenai bagaimana pola yang dilakukan supaya pemanfaatan dari fasilitas yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara itu betul-betul bisa bermanfaat.
“Masalahnya di sana itu, toko ini jauh dari pemukiman. Itu sekitar 8 kilometer. Hal ini yang juga membuat masyarakat di sana itu lebih condong lari ke Malaysia mengingat harga yang dijual lebih murah di sana,” tuturnya.
Tapi, lanjut Ferdy, persoalan ini belum diputuskan. Karena pihaknya juga baru pulang dari kunjungan perbatasan negara RI-Malaysia di wilayah Krayan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala.
“Jadi ini baru mau dirapatkan. Itu harus dihitung baik-baik. Kalau mau disubsidi, itu seperti apa pola subsidinya. Jangan sampai subsidinya besar tapi manfaatnya tidak ada, makanya ini baru mau dikaji, dirapatkan antara instansi terkait,” tuturnya.
Pastinya, bangunan Toko Indonesia ini tidak mungkin dibiarkan karena dia akan rusak. Tapi, jikapun itu nanti dimanfaatkan tentu harus ada pengawasan khusus, baik itu dari pihak kecamatan, maupun Polsek dan Koramil setempat. (iwk/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan