Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan besar dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2025 akibat adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat.
Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Bertius mengatakan, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 menjadi sorotan utama karena berimbas langsung pada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya di bidang infrastruktur seperti jalan dan irigasi.
“DAU dan DAK infrastruktur yang dipotong itu sifatnya sudah given, tidak bisa ditawar dan tidak perlu diprotes. Ini keputusan nasional yang harus kita cari solusinya bersama,” ujar Bertius.
Dirinya menjelaskan, menurut data yang disampaikan sebelumnya, APBD Kabupaten Malinau semula dirancang sekitar Rp 3 triliun pada 2025.
Namun, akibat pemotongan tersebut, terjadi penurunan signifikan yang diperkirakan membuat anggaran riil hanya mencapai sekitar Rp 2 triliun lebih.
Hal serupa terjadi di tingkat provinsi, dari sebelumnya Rp 3,1 triliun menjadi sekitar Rp 2,9 triliun. “Penurunan ini tentu berdampak luas. Infrastruktur wajib, termasuk pelayanan dasar seperti air minum, jalan, pendidikan, dan kesehatan akan terpengaruh. Tapi kita tetap berupaya untuk berkolaborasi agar pembangunan tetap berjalan,” ucapnya.
Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltara untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor serta menyusun strategi perencanaan yang adaptif dan berbasis prioritas, termasuk dengan dukungan dari pemerintah pusat maupun legislatif.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, kedua pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan di Malinau akan tetap menjadi perhatian. Perencanaan lima tahunan yang tengah disusun dianggap sebagai momen krusial untuk memastikan program-program prioritas tetap mendapatkan intervensi dan dukungan yang dibutuhkan. (*dips)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan