Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada semester I tahun 2025 tercatat masih rendah dengan capaian baru diangka 14 persen dari total target.
Sebagai tindak lanjut dari itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak agar realisasi PAD bisa tinggi. Sebagai langkah konkret, Bapenda Kaltara mengaku bahwa pihaknya sudah punya kiat-kiat untuk itu.
"Langkah yang kami ambil itu pertama mengefektifkan Pembina Samsat Kaltara. Itu nanti (Bapenda) bersama dengan Ditlantas serta Jasa Raharga akan melakukan kegiatan rutin," ujar Tomy, Kepala Bapenda Kaltara kepada Radar Tarakan, Selasa (15/4/2025).
Kegiatan rutin itu bisa dilakukan dalam bentuk razia kelengkapan kendaraan dengan pemeriksaan pajak atau dengan cara lainnya.
"Kami akan berkolaborasi dengan pihak terkait, mungkin dua bulan sekali. Dalam waktu dekat akan kami laporkan kepada Tim Pembina Samsat, supaya nanti tim ini efektif kegiatannya," kata Tomy.
Selain itu, bisa dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi penyebaran informasi melalui media. "Kan adanya perubahan tarif ini belum sampai ke masyarakat. Tarif PKB (pajak kendaraan bermotor) turun, kemudian kami lakukan penyesuaian tarif. Kan itu biasanya ada penyusutan kendaraan," jelasnya.
Tomy menyebutkan, sebelumnya itu pajak kendaraan yang 10 tahun nilainya sama. Tapi sekarang sudah ada penyesuaian, sehingga ada penyusutan kendaran dan ini sudah diterbitkan SK gubernur.
Demikian juga dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang awalnya 1,5 persen itu berubah jadi 0,8 persen. Tentu ini akan sangat besar pengaruhnya. "Karena di sini kami harapkan kuantitas kendaraan itu. Prinsipnya, kami siap dan optimis, serta kami siap dievaluasi dan diberikan masukan," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan