Anggota DPRD Nunukan kembali ungkap, potret pendidikan yang masih banyak butuh perhatian, selain menemukan sejumlah pengawas yang disebutkan jumlah terbatas di Nunukan. Seperti yang dikatakan Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan, M. Mansur bahwa selama ini masih banyak guru atau tenaga pendidik yang enggan memegang jabatan kepala Sekolah, karena tunjangannya sama dengan guru bidang studi lainnya.
“Ini seharusnya juga menjadi perhatian, tanggung jawab dan beban kerja seorang kepala sekolah jauh lebih besar dan kompleks, kepala sekolah tidak hanya bertugas mengajar, juga harus mengelola administrasi sekolah, mengembangkan kurikulum, membina guru dan siswa, menjalin hubungan dengan masyarakat, dia juga harus memastikan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif,” ujar Mansur kepada wartawan.
Ketidaksesuaian antara besaran tunjangan dengan beratnya tugas tersebutlah, disinyalir menjadi salah satu faktor utama kurangnya minat para guru untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di sekolah.
Kondisi tersebut justru berpotensi menghambat kemajuan dunia pendidikan, jika jabatan kepala sekolah kurang diminati oleh tenaga pendidik yang kompeten dan berpotensi, maka kualitas kepemimpinan di sekolah dapat terpengaruh.
“Padahal kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan,” tambah Mansur.
Dirinya pun berharap perlu adanya kajian ulang dan penyesuaian terhadap sistem tunjangan jabatan kepala sekolah, agar lebih menarik dan proporsional dengan tanggung jawab yang diemban.
“Kepala sekolah termasuk pengawas adalah ujung tombak dalam menggerakkan pendidikan, mereka memahami persoalan di setiap sekolah, hal ini menjadi kunci keberhasilan dan majunya pendidikan di Nunukan, jadi harus diperhatikan lagi,” harap mansur. (raw)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan