Percepatan konektivitas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu fokus utama yang terus dikejar penanganannya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltara terhadap hal itu, persoalan konektivitas ini pun menjadi salah satu fokus utama untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2025-2029. “Konektivitas tetap jadi skala prioritas utama kita,” ujar Zainal A Paliwang, Gubernur Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Bahkan, lanjut orang nomor satu di Kaltara ini, persoalan tersebut sudah beberapa kali disampaikan olehnya ke pemerintah pusat, termasuk ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan gubernur se-Indonesia di Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
“Terutama wilayah yang tidak ada akses daratnya, seperti di Krayan (Nunukan) dan Apau Kayan (Malinau),” sebutnya.
Gubernur Zainal mengatakan, pada saat RDP dengan Komisi II DPR RI itu dirinya menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan Kaltara, di antaranya seperti bahan bakar minyak (BBM) satu harga tidak ada di Apau Kayan.
“Termasuk harga gas (elpiji, Red) yang mahal, harga material bangunan dan sembako yang mahal juga saya sampaikan,” tuturnya.
Selain itu, Gubernur Zainal juga mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan atensi khusus terhadap program Presiden Prabowo, seperti program makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih.
“Kita akan dukung ini. Insha Allah itu tidak terganggu dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena efisiensi itu cuma untuk hal-hal yang tidak begitu penting,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Indra Zakaria