TARAKAN - Meski berhasil meraup keuntungan besar dari retribusi air, namun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam Tarakan masih mengalami kebocoran air di tahun 2024 dengan presentasi 36 persen.
Sehingga Kebocoran tersebut menjadi pekerjaan rumah PDAM Tarakan untuk dibenahi di tahun ini. Saat dikonfirmasi, Direktur PDAM Tarakan Iwan Setiawan mengakui, sejauh ini kebocoran air akibat pencurian masih tinggi.
Sehingga pihaknya terus berupaya memaksimalkan pengawasan distribusi air ke masyarakat. Dikatakan Iwan kebocoran air biasanya dilakukan oknum masyarakat yang melakukan penyambungan pipa secara ilegal.
Selain itu faktor lainnya adalah kebocoran pipa karena berbagai sebab, baik karena alam atau pun akibat aktivitas manusia.
"Kebocoran air PDAM Tarakan cukup tinggi sekitar 36 persen. Ini juga menjadi PR kami, kemarin dari audit BPKP, PDAM Tarakan itu PR nya tinggal dua, satu kebocoran air yang tinggi, yang ditolerir hanya 25 persen sementara saat ini kebocorannya 36 persen. kedua SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) itu bolanya tinggal di PU sudah kami lengkapi semua syaratnya," ujarnya, Rabu (4/6)
Diungkapkannya, saat ini sudah cukup banyak oknum pencuri yang terdeteksi oleh PDAM. Kendati demikian, PDAM hanya memperingatkan pelaku secara persuasif. Bahkan dikatakannya, ada pelaku yang berlatar belakang pejabat dan tokoh masyarakat. Namun demikian, pihaknya tidak ingin membeberkan identitas bersangkutan.
Saya kalau buka pencurian air itu datanya ngeri, bahkan tokoh masyarakat, pejabat ada yang kami deteksi melakukan pencurian air. Tapi saya tidak ingin menyebut namanya, tapi kami sudah ingatkan baik-baik agar tidak mengulanginya. Kami ingatkan dosa, karena air ini dipakai minum, mandi, berwudhu sementara airnya tidak halal kalau dari hasil curian," urainya.
"Selama ini kami masih persuasif dan itu bisa saja dipidanakan. Kalau kerugian dari kebocoran air ini diatas batas tolerir 25 persen, artinya ada 11 persen secara estimasi kerugian mencapai Rp 9,8 miliar. Makanya ini yang akan kami evaluasi dan kami tanggani secepatnya. Pak wali juga sudah setuju, dewan pengawas juga setuju tapi kami harus mencari modal dulu," sambungnya. (zac)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan