TANJUNG SELOR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan menerima dua permohonan pendampingan hukum untuk proyek strategis daerah (PSD) yang diajukan oleh Pemkab Bulungan. Total anggaran dua proyek tersebut mencapai Rp 15,9 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bulungan, Ryan Asprimagama mengatakan, dua proyek yang mendapatkan pendampingan. Yakni, pengadaan Modular Operating Theater (MOT) di RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor dengan anggaran Rp 12,5 miliar dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMPN 2 Tanjung Selor senilai Rp3,4 miliar.
“Yang MOT dan RKB itu baru saja mengajukan permohonan pendampingan. Surat persetujuannya masih berproses, apakah akan disetujui atau tidak,” kata Ryan kepada Radar Kaltara, Kamis (5/6).
Ia menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Kejari Bulungan hanya menyentuh aspek ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), bukan teknis proyek atau keuangan.
Pendampingan ini bersifat preventif untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan hukum. “Kita tidak masuk ke teknis, apalagi keuangan. Fokus kita di sisi hukum administrasi, supaya tidak terjadi penyimpangan. Tujuannya pencegahan, bukan penindakan,” ungkapnya.
Ryan juga mengingatkan bahwa pendampingan PSD hanya dapat dilakukan jika ada permohonan resmi dari pihak pemda. Setelah permohonan masuk, akan digelar rapat pendahuluan, disusul kajian, lalu diputuskan apakah pendampingan disetujui atau tidak.
“Pendampingan tidak bisa serta-merta. Harus ada permohonan dulu, lalu kami telaah apakah proyek tersebut memenuhi syarat sebagai proyek strategis daerah,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Indra Zakaria