TARAKAN- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Tarakan mencatat capaian signifikan dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun 2025. Dari total pendapatan yang mencapai sekitar Rp 24 miliar, sebanyak Rp 9 miliar di antaranya telah disalurkan sebagai dana bagi hasil kepada Pemerintah Kota Tarakan.
Kepala UPT Samsat Tarakan, Irawan, menjelaskan bahwa pendapatan ini terdiri dari PKB dan BBNKB 1, yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot. "Angka ini mencerminkan kontribusi nyata Samsat dalam mendukung keuangan daerah, meskipun tantangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih besar," katanya.
Irawan menambahkan bahwa saat ini hanya sekitar 60 persen dari total 200 ribu kendaraan yang terdaftar di Tarakan yang aktif membayar pajak. Pihak UPT Samsat Tarakan mengakui bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan tidak bisa dilakukan sendirian. Kepala UPT, Irawan, secara terbuka mengajak Pemerintah Kota Tarakan untuk lebih aktif terlibat dalam program sosialisasi, terutama program penghapusan denda atau "pemutihan."
“Saya berharap teman-teman di Pemkot juga ikut berkontribusi. Misalnya membantu memasang spanduk, banner, atau materi sosialisasi lainnya,” ujarnya. Meskipun Pemkot Tarakan mendapat bagian pendapatan yang besar dari pajak kendaraan, Irawan merasa dukungan dalam hal sosialisasi masih minim. Permintaan ini menyoroti perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kota untuk mengatasi tantangan kepatuhan pajak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif seperti sektor usaha rumput laut dan batu bara yang sedang lesu. (*)
Editor : Indra Zakaria