TARAKAN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tarakan mengungkapkan bahwa banyaknya usulan perbaikan jalan dari masyarakat tidak seluruhnya bisa langsung direalisasikan.
Keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menerapkan skala prioritas, dengan mendahulukan perbaikan pada ruas jalan yang dinilai paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.
"Setiap tahun pasti banyak permintaan perbaikan dari RT, kelurahan, hingga kecamatan. Tapi karena anggaran terbatas, kami harus memilah mana yang paling mendesak dan berdampak besar,” ujar Kabid Bina Marga DPUPR Tarakan, Sabudi, Selasa (2/9).
Sabudi menjelaskan, ada beberapa penentuan prioritas perbaikan jalan untuk merampingkan anggaran yang tersedia.
"Penentuan prioritas didasarkan pada beberapa indikator, seperti tingkat kerusakan, volume pengguna jalan, akses ke fasilitas umum, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar," ujarnya, Selasa (2/9).
Menurutnya, banyak jalan di wilayah pinggiran dan kawasan berkembang yang kondisinya memang sudah rusak parah. Namun, tidak semua langsung masuk dalam daftar pengerjaan tahun berjalan. Kota Tarakan sendiri memiliki tiga status jalan, ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional. Untuk wewenang DPUPR hanya pada jalan yang berstatus jalan kota.
DPUPR pun terus berkoordinasi dengan DPRD Kota Tarakan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah. "Setiap usulan tetap kami catat dan evaluasi, agar saat ada tambahan anggaran atau program bantuan dari provinsi maupun pusat, kami bisa langsung tindak lanjuti," tambahnya.
Sejauh ini, beberapa ruas jalan prioritas telah masuk dalam perbaikan tahun 2025. Utamanya, jalan berlubang di wilayah perkotaan dan padat pemukiman. (*)
Editor : Indra Zakaria