PROKAL.CO- Pembangunan fisik gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini telah mencapai progres seratus persen. Meskipun struktur bangunan sudah berdiri kokoh dan rampung secara teknis, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara memutuskan untuk belum mencairkan sisa pembayaran termin akhir sebesar Rp 14 miliar kepada pihak kontraktor.
Kepala DPUPR Perkim Kaltara, Helmi, menjelaskan bahwa penahanan sisa anggaran tersebut merupakan bagian dari prosedur standar dalam proyek konstruksi pemerintah. Saat ini, gedung wakil rakyat tersebut tengah memasuki masa pemeliharaan, di mana kontraktor masih memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin kondisi bangunan tetap prima sebelum serah terima akhir dilakukan secara administrasi.
Langkah ini diambil bukan karena adanya kendala pekerjaan yang terbengkalai, melainkan sebagai instrumen kontrol kualitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap sudut bangunan telah sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan tidak ditemukan kerusakan sekecil apa pun. Jika terdapat kekurangan atau kerusakan minor selama masa transisi ini, pihak rekanan diwajibkan melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum sisa pembayaran dilunaskan.
Selama fase krusial ini, tim dari DPUPR Perkim terus melakukan pengawasan intensif di lapangan. Setiap temuan yang dianggap tidak memenuhi standar akan langsung dikoordinasikan dengan pihak kontraktor untuk segera ditindaklanjuti. Mekanisme ini dinilai sangat penting untuk melindungi kepentingan daerah sebagai pengguna fasilitas publik dalam jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya bahwa aspek kualitas tetap menjadi prioritas utama di atas penyelesaian administratif semata. Dengan pengawasan ketat dan penahanan dana jaminan tersebut, diharapkan Gedung DPRD Kaltara tidak hanya megah secara visual, tetapi juga memiliki daya tahan bangunan yang mumpuni untuk menunjang aktivitas kedewanan di masa mendatang.(*)
Editor : Indra Zakaria