MALINAU – Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau pada tahun 2025 tercatat mengalami kondisi stagnan dan menjadi yang terendah di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi daerah ini nyaris tidak bergerak dengan kenaikan tipis sebesar 0,01 persen, yakni dari 3,55 persen pada 2024 menjadi 3,56 persen pada 2025.
Kepala BPS Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan, mengungkapkan bahwa meski secara angka terdapat kenaikan, hal tersebut belum menunjukkan penguatan ekonomi yang berarti bagi masyarakat. Rendahnya angka pertumbuhan ini dipicu oleh faktor utama, yakni kontraksi yang terjadi pada sektor pertambangan batu bara yang mencatat penurunan hingga minus 0,8 persen. Melemahnya sektor tambang memberikan efek domino yang besar bagi struktur ekonomi Malinau karena porsinya sebagai penopang utama sangat dominan, sehingga pertumbuhan di sektor lain seolah tenggelam dan tidak mampu mendongkrak total performa ekonomi daerah secara keseluruhan.
Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Utara, posisi Malinau kini berada di urutan paling buncit. Saat daerah lain seperti Kabupaten Bulungan mampu melesat dengan pertumbuhan 5,40 persen dan Kota Tarakan di angka 5,02 persen, Malinau tertinggal jauh di bawah rata-rata Provinsi Kaltara yang berada pada level 4,56 persen. Bahkan dibandingkan dengan Kabupaten Nunukan yang tumbuh 3,98 persen dan Tana Tidung sebesar 3,73 persen, capaian Malinau tetap menunjukkan ketergantungan yang sangat riskan terhadap fluktuasi komoditas.
Meskipun gambaran umum terlihat lesu, terdapat secercah harapan pada sektor konstruksi yang justru mencatat pertumbuhan fantastis sebesar 21,42 persen. Angka ini didorong oleh percepatan proyek strategis nasional seperti PLTA Kayan Mentarang, peningkatan belanja pemerintah, serta masuknya investasi swasta dalam skala besar. Begitu pula dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih mampu bertahan di jalur positif dan memberikan kontribusi bagi napas ekonomi warga di tingkat akar rumput.
Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah mengenai kerentanan struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada komoditas tambang. Fenomena stagnasi ini mempertegas bahwa diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor berkelanjutan kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah mendesak agar ketahanan ekonomi Malinau tidak lagi mudah terombang-ambing oleh naik turunnya produksi batu bara di masa depan. (*)
Editor : Indra Zakaria