TARAKAN – Kondisi Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski telah menelan anggaran daerah yang tidak sedikit, ikon wisata kebanggaan Tarakan ini dinilai belum memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ironisnya, di tengah pemanfaatan yang belum optimal, sejumlah fasilitas pendukung di kawasan tersebut justru mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, mengungkapkan kekhawatirannya saat meninjau kondisi lapangan pada Minggu (10/5). Ia membeberkan bahwa beberapa bagian bangunan kini mulai memprihatinkan. Plafon-plafon mulai berjatuhan akibat terpaan angin kencang, sementara pintu rolling door dan sistem penerangan banyak yang sudah tidak berfungsi.
Tak hanya bangunan utama, akses infrastruktur menuju lokasi pun tak luput dari masalah. Jalan di depan kawasan wisata tersebut mulai mengalami longsor dan pengikisan akibat aktivitas kendaraan yang melintas.
"Pintu, rolling door, hingga plafon banyak yang jatuh. Itu harus segera dibenahi. Sayang uang rakyat yang sudah dibelanjakan kalau akhirnya aset ini hanya dibiarkan terbengkalai dan semakin rusak," tegas Yunus. Melihat kondisi pemerintah yang seringkali terkendala birokrasi anggaran, DPRD Tarakan mendorong Pemerintah Kota untuk lebih agresif membuka pintu bagi investor atau pihak ketiga dalam mengelola Kawasan Ratu Intan. Menurut Yunus, sektor swasta biasanya memiliki insting bisnis yang lebih tajam untuk menghidupkan suasana melalui berbagai event menarik.
Namun, ia memberikan catatan keras: pemerintah tidak bisa menawarkan "barang rusak" kepada investor. Perbaikan fasilitas harus dilakukan terlebih dahulu agar kawasan tersebut memiliki nilai tawar yang layak di mata pengusaha.
“Pihak ketiga pasti mencari untung, tidak mungkin mereka mau masuk kalau kondisinya rusak parah. Strategi swasta itu biasanya lebih berani dalam menciptakan aktivitas ekonomi agar tempat itu hidup,” tambahnya. Yunus juga menyentil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dinilai kurang gigih dalam memperjuangkan program yang berdampak pada kesejahteraan dan PAD. Ia menekankan pentingnya keberanian birokrasi dalam menyampaikan kendala lapangan agar solusi bisa segera dicarikan.
“Setiap OPD harus punya keberanian memperjuangkan program yang benar-benar berdampak. Kalau terus dibiarkan tanpa keputusan yang cepat, kerusakan akan semakin banyak dan biaya perbaikan di masa depan justru akan membengkak,” pungkasnya.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Tarakan. Masyarakat menanti apakah kawasan Ratu Intan akan segera bersolek dan menjadi mesin uang bagi daerah, atau justru berakhir sebagai proyek mubazir yang perlahan hancur dimakan usia. (zac/jnr)
Editor : Indra Zakaria