PROKAL.CO-Upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas di beranda terdepan NKRI terus dihadapkan pada tantangan geografis yang ekstrem. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara mengungkapkan bahwa proyek pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan sepanjang 202 kilometer memerlukan suntikan dana segar yang sangat fantastis, yakni sedikitnya Rp 5 triliun. Anggaran raksasa ini mutlak diperlukan untuk menuntaskan sisa pekerjaan fisik agar jalur logistik strategis yang menghubungkan wilayah pedalaman Kalimantan Utara dengan garis perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut dapat terhubung secara sempurna.
Jalur ini memegang peranan krusial sebagai bagian dari koridor perbatasan I yang berfungsi memutus keterisolasian masyarakat transmigrasi dan pedalaman. Kepala BPJN Kaltara, Tribakti Mulianto, menjelaskan bahwa intervensi anggaran dalam skala besar menjadi harga mati mengingat kondisi medan yang dipenuhi perbukitan curam dan hutan lebat. “Untuk menyelesaikan ruas Malinau–Krayan sepanjang 202 kilometer dibutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Ini merupakan pekerjaan besar karena kondisi medan dan tantangan geografis yang cukup berat,” kata Tribakti saat memetakan kendala di lapangan.
Dari total panjang bentangan jalan yang mencapai 202 kilometer tersebut, potret realitas di lapangan menunjukkan baru sekitar 37 kilometer yang berhasil dilapisi aspal mulus. Guna mengejar ketertinggalan, pihak BPJN bergerak taktis dengan mengontrak dua paket pekerjaan baru pada akhir tahun lalu, yakni Paket Malinau-Semamu I dan II senilai Rp 220 miliar yang ditargetkan rampung pada akhir tahun depan. “Melalui paket ini akan ada tambahan sekitar 14 kilometer jalan beraspal, termasuk pembangunan drainase, perkerasan badan jalan dan sejumlah jembatan,” ujar Tribakti menambahkan.
Namun, laju alat berat di lapangan tidak selamanya berjalan mulus karena harus berbenturan dengan proyek strategis nasional lainnya. Salah satu segmen jalan terpaksa harus ditunda pengerjaannya lantaran masuk dalam peta kawasan rencana genangan megaproyek PLTA Mentarang Induk. “Ada segmen yang berada di area rencana genangan bendungan. Untuk ruas itu pengembangannya sementara ditunda sambil menunggu kepastian pembangunan PLTA,” terang Tribakti. Di samping itu, beberapa titik kritis seperti ruas Binuang menuju Krayan sama sekali belum tersentuh pembentukan badan jalan yang layak.
Sembari menunggu ketersediaan anggaran kakap dari pemerintah pusat untuk peningkatan jalan secara masif, BPJN Kaltara menyiasatinya dengan mengucurkan dana pemeliharaan rutin miliaran rupiah agar urat nadi transportasi warga tidak lumpuh total akibat longsor. Di sisi lain, fokus utama kini diarahkan pada proses lelang dua jembatan krusial, yaitu Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang senilai Rp 55 miliar. “Kalau dua jembatan ini sudah terbangun, secara fungsional jalan sebenarnya sudah tembus. Sekarang ini prosesnya masih tahap lelang,” ungkap Tribakti.
Tantangan logistik untuk membawa besi konstruksi melewati jalur berlumpur memang membuat biaya mobilisasi membengkak berkali-kali lipat. Kendati demikian, BPJN tetap optimistis bahwa kerja keras ini akan membuahkan hasil manis bagi perekonomian Kalimantan Utara, terutama dalam mendongkrak potensi komoditas lokal seperti beras organik dan pariwisata melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN). “Pembangunan ini memang bertahap dan membutuhkan waktu. Ketika akses Malinau-Krayan benar-benar terhubung, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan Utara,” pungkasnya.(*)
Editor : Indra Zakaria