MALINAU — Pembangunan akses jalan perbatasan di kawasan Kalimantan Utara, khususnya jalur Malinau-Nunukan, membutuhkan dana yang fantastis. Menteri Dalam Negeri RI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jenderal (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., menyebut estimasi total anggaran yang diperlukan mencapai sekitar Rp 32 triliun.
Proyek vital ini ditargetkan rampung sepenuhnya paling lambat awal 2029. Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan perbatasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Malinau di Malinau.
Tito mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyatakan kesiapannya untuk merampungkan proyek raksasa ini dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029.
"Dari PU mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu tiga tahun, paling lambat awal 2029. Dimulai tahun depan, 2027, 2028, 2029," kata Tito saat diwawancarai Radar Tarakan, Selasa (6/10).
Sebab besarnya dana yang dibutuhkan, penyelesaian jalan tidak dilakukan sekaligus melainkan dibagi secara bertahap berdasarkan prioritas. Salah satu titik prioritas utama adalah akses menuju Krayan, kawasan padat penduduk di perbatasan yang selama ini mengandalkan jalur udara atau sungai dengan biaya dan waktu tempuh yang tinggi. Selain Krayan, usulan prioritas juga mencakup pembukaan jalur ke kawasan Apau Kayan dan akses Malinau ke wilayah selatan.
Menurut Tito, pembenahan akses darat ini bukan sekadar membangun infrastruktur konektivitas, melainkan juga menopang distribusi logistik, akses kesehatan, pendidikan, hingga menjadi buffer zone (kawasan penyangga) pertahanan nasional di perbatasan. Selain jalan darat, pemerintah juga berencana membenahi Bandara Apau Kayan sebagai jalur transportasi alternatif.
Agar proyek ini tidak berhenti di atas kertas, Mendagri mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan ketat melalui rapat evaluasi berkala tiap 3-4 bulan. Rapat tersebut akan melibatkan lintas instansi, seperti Kementerian PU, TNI, Kementerian Pertahanan, Kemendagri, serta pemerintah daerah.
"Harus rapat tiga-empat bulan sekali... untuk mengetahui progresnya, harus ada kemajuan," tegas Tito.
Usai melangsungkan kunker di Malinau, Tito dijadwalkan meninjau langsung wilayah Krayan sebelum mematangkan masterplan pembangunan dan alokasi anggaran untuk dilaporkan kepada Presiden. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co