PALANGKA RAYA-Konflik antara masyarakat Desa Bangkal dan PT Hamparan Marasawit Bangun Persada (HMBP) belum mereda. Sejauh ini perusahaan Grup Best Agro itu belum memenuhi tuntutan masyarakat. Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu dinilai ingkar janji. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa memicu Bangkal memanas lagi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Achmad Rasyid menyebut, semua pihak dituntut untuk menuruti peraturan yang berlaku, yang mana telah diatur hak dan kewajiban perusahaan. “Semua ada aturannya, hak dan kewajiban perusahaan serta bagaimana hak dan kewajiban masyarakat. Yang penting kedua belah pihak sama-sama mencari solusi, bukan mencari kesalahan satu sama lain. Dengan begitu, saya yakin masalah ini akan selesai,” kata Achmad Rasyid kepada Kalteng Pos, Jumat (8/12).
Karena itu ia meminta kedua belah pihak sama-sama berpikir bijaksana. Apalagi dinas perkebunan yang bertindak sebagai mediator. Sudah seharusnya arif dan bijaksana dalam menengahi kedua belah pihak. “Agar kodok tidak mati, ulat tidak kenyang,” tambah Rasyid.
Menurutnya perlu ada juru runding yang ulung dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan besar itu. Kalau ada pihak yang meminta DPRD Provinsi Kalteng untuk turut andil, lanjut Rasyid, pihaknya siap menjadi penengah. “Di sanakan sudah ada pemkab, DPRD kabupaten, dan juga ada dinas perkebunan. Namun kalau meminta DPRD provinsi turun, maka kami siap saja,” tutur legislator yang juga menjabat ketua Fraksi Gerindra tersebut.
Selain itu, Anggota DPRD Provinsi Kalteng dari Dapil II Sudarsono menyebut, jikalau pemilik perusahaan tidak mau memenuhi permintaan masyarakat, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. “Permasalahan ini ibarat penyakit sudah stadium lima, jadi perlu obat paten. Pertanyaannya, maukah tidak perusahaan memberikan obat itu. Jika tidak, masalah tidak akan pernah selesai,” tegas Sudarsono.
Menurutnya konflik seperti ini punya dampak besar. Maka dari itu, ia berharap perusahaan dan pihak yang berkepentingan mencari cara untuk menemukan jalan keluar terbaik. Apabila kedua belah pihak bersengketa tetap berpegang teguh pada prinsip masing-masing, maka tidak akan pernah ada kata sepakat untuk solusi.
“Pemerintah harus menegakkan aturan, perusahaan harus mengikuti, dan masyarakat juga mengikuti, dengan begitu masalah akan selesai, khususnya pemilik perusahaan yang memiliki kewenangan,” tegas Sudarsono yang juga merupakan mantan Bupati Seruyan periode 2013-2018. (irj/ce/ala)
Editor : izak-Indra Zakaria