Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Yulindra Dedy mengatakan, DAD merekomendasikan agar perusahaan besar swasta yang memperpanjang izin usaha hanya diberikan maksimal 80 persen dari HGU yang telah habis masa berlakunya. Sisanya, minimal 20 persen, dialokasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
”Hal ini penting untuk memastikan masyarakat setempat juga dapat menikmati hasil dari investasi perkebunan kelapa sawit di Bumi Tambun Bungai,” kata Yulindra. Yulindra menuturkan, DAD juga menyoroti isu keterlanjuran penanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan yang berada di luar HGU. Mengacu UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 24 Tahun 2021, praktik tersebut acap kali hanya menguntungkan pemerintah pusat dan perusahaan besar.
”DAD mengusulkan agar 20 persen dari total luas kebun yang diusahakan diberikan kepada masyarakat sekitar untuk mengurangi konflik sosial dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat Dayak,” katanya. Yulindra menambahkan, dalam hal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan lindung, DAD menekankan perlunya keterlibatan masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah sejak tahap awal perizinan.
Di sisi lain, PBPH jasa lingkungan harus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan daerah. ”DAD menyarankan agar setiap investasi dalam bentuk PBPH jasa lingkungan di kawasan lindung mengalokasikan minimal 51 persen sahamnya kepada Provinsi Kalteng. Saham ini kemudian akan didistribusikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat lokal,” katanya. (daq/ant/ign)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Sampit