Curhatan Tenaga Pendidik yang Tugas di Pelosok Kalteng, Mulai Terkendala Internet, Listrik Sering Padam, hingga Jalan Rusak  

Radar Sampit • Dipublikasikan Minggu, 30 Juni 2024 | 12:37 WIB
SOSIALISASI: Bupati Kotim Halikinnor sampaikan beberapa poin penting dalam sosialisasi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.
SOSIALISASI: Bupati Kotim Halikinnor sampaikan beberapa poin penting dalam sosialisasi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.

 

Kesempatan emas tak datang dua kali. Momentum itu dimanfaatkan tenaga pendidik yang dipanggil Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor ke atas panggung untuk menyampaikan kendala yang dihadapi para guru di pelosok.

HENY, Sampit |  radarsampit.com

Sudah 26 tahun sejak tahun 1998, Juwarsih mengabdikan diri sebagai Kepala SDN 1 Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur. Selama itu pula dia terpaksa melintas jalan rusak setiap berangkat kerja. “Mohon maaf, Pak. Saya sudah puluhan tahun mengajar di Desa Satiruk yang letaknya di ujung dunia, sampai sekarang jalannya masih rusak parah, belum ada perbaikan. Kapan ya Pak, jalan poros antardesa bisa diperbaiki,” ucap Juwarsih, Kamis (27/6/2024). Sebagai perempuan dengan usia yang semakin menua, membuatnya gentar melewati jalur darat. Kondisi jalan sangat membahayakan terutama selepas hujan, karena licin. “Saya tidak mau menyiksa diri. Saya perempuan, berkendara tidak selihai bapak-bapak. Tidak berani saya melewati jalan rusak yang berisiko untuk keselamatan saya,” ujar Juwarsih.

Juwarsih menetap di rumah dinas guru yang berjumlah lima pintu. Setiap sebulan sekali ia pulang ke Sampit melewati jalur air dengan menyewa kelotok Rp 700 ribu sekali keberangkatan dari Satiruk menuju dermaga Samuda. “Saya biasa pulang sebulan sekali. Kadang kalau ada kegiatan menghadiri pertemuan kegiatan Dinas Pendidikan Kotim seperti ini, saya bisa beberapa kali pulang pergi ke Sampit. Sekali berangkat ongkosnya Rp 700 ribu, kalau diisi banyak penumpang bisa ringan biayanya, tapi pas kebetulan penumpang sepi mau tidak mau bayar ongkosnya sebesar itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Juwarsih juga menanyakan kenapa seorang tenaga pendidik seperti dirinya yang mengajar jauh di pelosok desa, sekarang tidak lagi menerima tunjangan khusus guru (TKG) yang berada di daerah terpencil, terluar dan terisolir dari Kemendikbudristek RI. “Sudah sembilan tahun saya menerima tunjungan khusus daerah terpencil. Namun, sejak tahun 2020 saya dan delapan guru yang bertugas di SDN 1 Satiruk sudah tidak pernah lagi menerimanya. Padahal, itu jadi penyemangat kami bekerja,” katanya.

Ia sudah mempertanyakan hal itu, dan ia bingung dengan alasan yang kurang masuk akal. “Ada syarat untuk menerima TKG harus desa terpencil, pihak desa  yang mengisi data itu menulis Desa Satiruk sudah menjadi desa maju, padahal faktanya kan belum. Karena, data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan ini berdampak terhadap hilangnya rezeki kami,” ucapnya seraya menyebut nilai TKG yang diterimanya sama seperti sebulan gaji. Lebih lanjut, Juwarsih mengatakan masalah listrik yang sering mati di Kecamatan Pulau Hanaut juga menjadi kendala yang berimbas terhadap kinerja.

“Sering sekali di Pulau Hanaut itu mati listrik. Seminggu bisa 3-4 kali mati. Kalau ada satu desa di Pulau Hanaut mati listrik, semua desa juga ikut mati listrik, ini yang kadang bisa menghambat pekerjaan,” ujarnya. Tenaga pendidik yang juga mengajar di SDN 1 Satiruk lainnya juga menyampaikan kendala yang dihadapi terkait sinyal jaringan internet.

”Jaringan internet di Satiruk sebenarnya lancar saja karena sudah ada tower, tapi yang jadi masalah, kalau listrik padam, sinyalnya ikut juga terganggu akhirnya imbasnya pelaporan e-personal dan e-kinerja menjadi terkendala,” ucap pria yang tak diketahui namanya ini. Ungkapan yang sama juga disampaikan tenaga pendidik yang bertugas di Kecamatan Bukit Santuai. Dari 14 desa, ada beberapa yang masih mengalami kendala sinyal jaringan. “Alhamdulillah saya diminta maju menghadap pian. Jarang-jarang saya bisa bertemu Pak Bupati behadapan langsung seperti ini. Mohon izin saya sampaikan terkait pelaporan e-kinerja aman tidak ada kendala. Tapi, e-personal ini yang masih ada kendala. Dari 14 desa ada beberapa yang sulit sinyal. Memang masih bisa online tapi mencari titik koordinatnya juga kesulitan,” ujarnya. Lima tenaga pendidik yang dipanggil ke atas panggung ini mewakili jeritan hati yang sama dari 370 tenaga guru yang hadir dalam pertemuan sosialisasi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi Jenjang Sekolah Dasar di Werra Resort Sampit, Kamis (27/6/2024).

Halikinnor memanggil kelima perwakilan guru ini, karena ingin mendengar langsung kendala yang dihadapi terutama terkait pelaporan e-personal dan e-kinerja. “Saya ingin mendengar langsung dari bapak ibu disini, apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam pelaporan e-personal dan e-kinerja, apakah sistemnya memang sulitkah,” kata Halikinnor kepada tenaga pendidik yang dipanggil.

Ia sudah menangkap kendala yang paling banyak dihadapi para tenaga pendidik yaitu kendala sulitnya mencari sinyal jaringan internet yang menjadi hambatan dalam pelaporan e-personal dan e-kinerja. “Bagaimana kalau saya buat kebijakan khusus untuk pegawai pedalaman, kita uji coba dulu selama enam bulan, TPP dibayarkan di awal, tetapi apabila kinerjanya menurun, tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, otomatis nilai TPP dipotong di bulan depannya,” kata Halikinnor. Kebijakan itu langsung disambut sorakan gembira oleh para tenaga pendidik yang hadir. Mereka  berharap kebijakan itu lekas diterapkan dan tak lagi mengalami keterlambatan dalam menerima tunjangan prestasi pegawai (TPP).

Halikinnor memahami pelaporan e-personal dan e-kinerja bagi setiap pegawai menjadi salah satu syarat pencairan TPP. Namun, jaringan internet yang sulit menjadi kendala bagi pegawai yang bertugas di pedalaman sehingga  pencairan TPP lambat dibayarkan. “Untuk pencairan TPP, pegawai harus dituntut melengkapi syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Saya mendengar masalahnya di jaringan internet saat upload laporan ke e-personal dan e-kinerja yang membuat TPP tertunda dibayarkan. Makanya, saya ingin TPP dibayarkan duluan,”ujarnya. Kebijakan khusus tersebut lanjut Halikin berlaku untuk semua pegawai, namun diutamakan pegawai yang bertugas di pedalaman. “Berlaku semua, tetapi diutamakan pegawai pedalaman. Kalau (pegawai) di kota kan tidak ada kendala jaringan, berarti hanya cara saja, cepat saja diproses (pencairannya). Memang verifikasi ini tidak semua guru mengerti, tetapi ada juga yang tahu, tapi teriak di medsos. Seolah-olah Bupati yang terlambat membayarkan itu,” ujarnya.

Terkait kebijakan tersebut, Halikinnor menginstruksikan kepada dinas terkait untuk terlebih dahulu melunasi tunggakan yang belum dibayarkan. “Tunggakan (TPP) yang belum dibayarkan itu segera dibayarkan dulu. Paling tidak mulai Agustus, kebijakan itu dilakukan, apabila kinerjanya malah semakin menurun, kebijakan ini bisa saja saya evaluasi kembali,” tegasnya.

Sementara itu mengenai kesiapan anggaran, Halikinnor mengupayakan agar gaji dan TPP menjadi prioritas yang harus diutamakan. “Anggaran kita akan usahakan. Seperti yang saya katakan, saya lebih baik menunda program lain daripada hak mereka tidak segera dibayarkan,” ujarnya. Adapun terkait kendala jaringan listrik yang sering padam dan jalan rusak di Kecamatan Pulau Hanaut akan ia upayakan untuk segera diperbaiki. “Tahun ini PLN akan pasang tower di Pulau Lepeh yang terhubung ke Pulau Hanaut,mudah-mudahan ini bisa mengatasi masalah listrik padam yang sering terjadi di Pulau Hanaut. Dan, untuk jalan poros antardesa yang mengalami kerusakan akan diupayakan untuk dilakukan perbaikan,” tandasnya. (hgn)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Sampit