Palangka Raya - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) resmi menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini berlangsung di Ruang Vicon lantai 3, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, pada Selasa (30/07/2024).Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalteng, Dodik Mahendra, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum melalui berbagai mekanisme, baik secara litigasi maupun non-litigasi. "Penandatanganan ini diwakili oleh Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum," kata Dodik.
Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat penting lainnya, termasuk Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Pembinaan, Kepala Bagian Tata Usaha, Koordinator, dan Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejati Kalteng, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan.
Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi juga secara simbolis menyerahkan santunan kepada ahli waris salah satu pegawai PPNPN Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga korban.
Dalam sambutannya, Erfan Kurniawan menyampaikan harapannya bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum di Kalimantan Tengah, sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya perlindungan universal bagi seluruh pekerja di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah."Tim Kepatuhan BPJamsostek dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah siap bersinergi untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar, demi melindungi hak-hak pekerja di wilayah ini," ujar Erfan.
Editor : Wawan