PROKAL.CO- Ancaman kebakaran hutan dan lahan yang tengah mengepung Kalimantan Barat kini kian nyata membayangi provinsi tetangga. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dipaksa ikut bersiap menghadapi bahaya serupa, seiring melonjaknya titik panas dan rusaknya benteng pertahanan ekosistem gambut di wilayah mereka.
Kondisi penderitaan warga akibat bencana musiman ini dinilai sudah pada tahap mengkhawatirkan. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menegaskan bahwa petaka asap di wilayahnya merupakan catatan kelam yang tak kunjung diselesaikan sejak belasan tahun lalu.
"Masyarakat Kalimantan Tengah belum merdeka dari kabut asap akibat rusaknya tata kelola gambut oleh negara," tutur Janang Firman Palanungkai menekankan betapa berulangnya krisis ini sejak 2015.
Situasi tak kalah kritis terjadi di Kalimantan Selatan. Sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026, WALHI mencatat lonjakan hingga 1.281 hotspot di provinsi tersebut. Ironisnya, mayoritas titik panas—yakni sebanyak 907 hotspot—terdeteksi berada tepat di dalam kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Melihat dominasi titik api di area industri tersebut, Direktur WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, meminta pemerintah segera mengambil tindakan drastis. Ia mendesak peninjauan ulang seluruh izin usaha dan menjatuhkan sanksi hukum tanpa pandang bulu, termasuk pembekuan hingga pencabutan izin bagi korporasi yang terbukti lalai menjaga lahannya.
Di sisi lain, kehancuran ekosistem gambut akibat ulah manusia menjadi bahan bakar utama yang memperparah amukan jago merah. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengungkapkan bahwa mayoritas karhutla di Kalbar terkonsentrasi di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), dengan perkiraan luas lahan gambut yang hangus terbakar telah menembus angka 7.000 hektare.
Indra menilai praktik kanalisasi dan pembukaan lahan industri telah merusak fungsi alami gambut sebagai penyerap air, sehingga wilayah tersebut sangat rawan membara setiap kali musim kemarau tiba. Pemerintah pun didesak untuk mengubah cara pandang penanganan bencana agar tidak sekadar pemadaman darurat semata.
"Hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi seluruh perizinan di Kawasan Hidrologis Gambut. Pemerintah tidak boleh hanya bertindak reaktif ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melakukan langkah preventif agar kebakaran berulang dapat diminimalkan," tegas Indra Syahnanda.
Secara keseluruhan, data WALHI mencatat bahaya karhutla tahun ini telah menembus skala nasional dengan total 118.420 hotspot dan luas indikatif kebakaran mencapai 107.649 hektare. Pulau Kalimantan menyumbang 34.262 hotspot, di mana 74 persen di antaranya—atau sebanyak 25.524 titik—menancap di dalam kawasan konsesi, menegaskan perlunya reformasi ketat dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co