PALANGKA RAYA — Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang wilayah Kalimantan kini tak lagi sekadar menjadi krisis domestik. Kobaran api yang meletup hebat di Kalimantan Tengah kini memicu gejolak diplomatik setelah asap pekatnya merambah hingga ke negara tetangga, memaksa Malaysia dan Brunei Darussalam menempuh langkah formal melalui forum ASEAN.
Memburuknya pencemaran udara lintas batas ini disepakati menjadi agenda krusial dalam Pertemuan Konsultasi Tahunan Pemimpin ke-27 (ALC-27) di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah menegaskan bahwa mekanisme regional merupakan jalan terbaik untuk meredam dampak asap yang kian merugikan warga mereka.
"Kami berdua sepakat bahwa mekanisme ASEAN merupakan opsi terbaik. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk menangani persoalan ini," tegas Anwar usai menggelar pertemuan bilateral tersebut.
Desakan diplomasi ini dipicu oleh lonjakan drastis Indeks Pencemaran Udara (API) di berbagai wilayah Malaysia akibat pergerakan angin yang membawa kabut asap dari Borneo. Berdasarkan data Air Pollution Index Management System (APIMS), kawasan Serian di Sarawak mencatatkan kondisi terparah dengan angka API menyentuh 190—masuk dalam kategori tidak sehat. Rentetan wilayah lain seperti Kuching (182), Samarahan (177), hingga Miri dan Bukit Rambai di Melaka turut tersedak asap pekat dengan status udara yang terus memburuk.
Menindaklanjuti kesepakatan dua negara, Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia (NRES) kini bergerak cepat menyiapkan surat resmi yang akan segera dilayangkan ke Sekretariat ASEAN. Langkah ini mempertegas sinyal bahwa krisis karhutla Kalimantan bukan lagi sekadar perkara memadamkan titik api di lapangan, melainkan telah menjelma menjadi ujian stabilitas dan kepedulian lingkungan bagi kawasan Asia Tenggara. (*)
Sumber : prokal.co