KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Medan yang sulit dijangkau membuat pemadaman dari darat tak lagi cukup, sehingga Pemkab Kobar kembali mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan helikopter water bombing.
Bupati Kobar Nurhidayah mengatakan, pihaknya telah tiga kali mengirimkan surat permohonan bantuan helikopter kepada BNPB. Dukungan pemadaman dari udara dinilai menjadi opsi paling efektif untuk menjangkau titik api yang berada jauh di dalam kawasan dan sulit ditembus armada darat.
Titik Api Menjalar ke Lahan Gambut
Nurhidayah menyampaikan kondisi tersebut saat kembali mendatangi Posko Induk Penanganan Karhutla di Kantor BPBD Kobar, Selasa (8/9/2026). Dalam kunjungan itu, ia menerima laporan mengenai berbagai kendala yang dihadapi Satgas Karhutla di lapangan.
Selain keterbatasan sumber air dan jarak pengambilan air yang cukup jauh, petugas juga menghadapi medan berat. Sejumlah lokasi bahkan harus ditembus dengan menerobos semak belukar karena tidak tersedia akses yang memadai.
“Kami tengah memperjuangkan bantuan helikopter water bombing, karena sudah tiga kali menyurati perihal permohonan bantuan tersebut. Sebab, hal paling tersulit saat ini dalam penanganan karhutla yakni lokasinya berada di dalam dan sulit terjangkau oleh armada pemadam. Jalan satu-satunya hanya pemadaman melalui udara,” ujar Nurhidayah.
Fokus penanganan saat ini berada di sepanjang ruas Jalan Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama dan mulai meluas hingga kilometer 19. Kawasan tersebut didominasi lahan gambut yang membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan lebih serius.
Pemerintah daerah juga mewaspadai potensi api merambah kawasan Danau Masoraian yang menjadi salah satu habitat konservasi orangutan.
Taman Nasional Tanjung Puting Jadi Perhatian
Ancaman karhutla juga membayangi kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Nurhidayah menilai kawasan tersebut merupakan aset penting yang harus mendapat perlindungan maksimal dari ancaman kebakaran.
Menurutnya, terdapat wilayah seperti Desa Sungai Cabang yang terlalu jauh untuk dijangkau secara efektif oleh armada pemadam darat. Karena itu, bantuan water bombing dianggap mendesak.
“Kami butuh water bombing untuk area yang jauh seperti Desa Sungai Cabang. Tim tidak akan sanggup menjangkau lokasi tersebut. Apalagi kita memiliki aset besar yakni Taman Nasional Tanjung Puting, ini aset dunia yang perlu dijaga ketat. Makanya water bombing sangat diperlukan,” tegasnya.
Nurhidayah menduga sebagian besar karhutla di Kobar dipicu aktivitas manusia, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ia meminta masyarakat menghentikan segala aktivitas pembakaran selama kondisi cuaca masih kering dan risiko karhutla tinggi.
Pemkab Kobar, lanjutnya, telah menjalankan penanganan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Namun, kondisi di lapangan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi pihak ketiga untuk memberikan dukungan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan operasional tim di lapangan.
2.711 Hotspot, Hampir 2.000 Hektare Terbakar
Kepala Pelaksana BPBD Kobar Samuel mengatakan, hingga saat ini terdapat 2.711 hotspot yang terdeteksi di enam kecamatan. Kecamatan Kumai, Arut Selatan, dan Kotawaringin Lama tercatat sebagai tiga wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak.
Dari rangkaian kejadian tersebut, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1.958 hektare. Sementara Satgas Karhutla Kobar telah melakukan penanganan di 325 titik.
Di tengah intensitas penanganan yang masih tinggi, Nurhidayah mengingatkan agar keselamatan personel tidak diabaikan.
Ia meminta pola kerja petugas diatur secara bergiliran atau shift agar tidak ada personel yang bekerja selama 24 jam tanpa jeda.
“Kesehatan dan keselamatan tim harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain langkah teknis, Pemkab Kobar juga menempuh ikhtiar lain, termasuk melaksanakan Salat Istisqa sebagai bentuk doa bersama di tengah kekeringan dan ancaman karhutla.
Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh unsur terkait dapat mempercepat pengendalian kebakaran.
Targetnya bukan sekadar memadamkan api, tetapi memastikan kawasan hutan dan lingkungan Kobar tetap terlindungi. (sam/sla)
Editor : Slamet Harmoko